DPR Dorong KKP Ungkap Pelaku Pemasangan Pagar Laut di Tangerang

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa pihaknya menyerahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengusut pihak yang memasang pagar laut di wilayah perairan Tangerang, Banten.

"Soal itu saya belum dapat info. Akan tetapi, kami akan serahkan kepada pihak KKP tentunya, yang tupoksi (tugas, pokok, dan fungsi)-nya adalah melakukan penyelidikan soal pagar laut itu," katanya sebelum memimpin Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).  

Advertisement

Anggota dewan ini menyampaikan pernyataan tersebut saat menanggapi dugaan keterlibatan sebuah perusahaan besar yang diduga berada di balik pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km tersebut.

Dasco menyampaikan bahwa DPR RI, melalui Komisi IV yang berwenang dalam hal ini, akan melakukan pendalaman untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut di perairan Tangerang.

"Nanti kami akan dengarkan dan juga pastinya KKP sebagai mitra Komisi IV juga akan diminta rapat untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya," ujarnya.

Selain itu, ia kembali menegaskan agar Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, membatalkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan sertifikat hak milik (HM) di area perairan Tangerang yang telah dipasangi pagar laut.

Anggota legislatif ini mengaku heran mengetahui bahwa laut yang merupakan milik negara diklaim oleh pihak tertentu hingga diterbitkan sertifikat kepemilikan, yang kemudian diketahui memiliki cacat prosedur dan materiil.

"Jadi, kami belum tahu pasti bagaimana proses sertifikat bisa keluar. Akan tetapi, yang pasti DPR RI meminta kepada Menteri ATR untuk melakukan pembatalan terhadap sertifikat-sertifikat yang ada," jelasnya.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya,  Rabu (22/1/2025) lalu, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang dikenal sebagai Titiek Soeharto, mendesak Pemerintah untuk segera menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut yang belakangan menjadi sorotan publik.

Titiek Soeharto menduga bahwa pemasangan pagar laut tersebut melibatkan sebuah perusahaan besar. Namun, ia mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pemerintah.

"Ya, kalau enggak perusahaan besar enggak mungkin dia bikin pagar seperti itu ya, untuk apa gitu ya," katanya saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta,(22/1/2025).  

"Enggak tahu, saya enggak tahu siapa, saya tidak mau berandai-andai nanti kita lihat saja hasil investigasi pemerintah," tambahnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.