Hasto Ditahan, Ketum PDIP Larang Kepala Daerah Ikut Retret, Pengamat: Manuver Politik

TIMESINDONESIA, MALANG – Penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu reaksi dari internal partai. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi yang melarang kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti program retret yang digelar oleh pemerintah.

Keputusan ini pun menimbulkan berbagai tafsir dan analisis dari pengamat politik. Dosen Komunikasi Politik Universitas Brawijaya, Dr Verdy Firmantoro S.I.Kom., M.I.Kom, menilai langkah ini sebagai bentuk manuver politik yang sarat makna. Menurutnya, ada lima hal yang bisa dimaknai dari larangan ini.

Verdy menilai larangan tersebut sebagai bagian dari politik simbolik yang menunjukkan "siapa yang lebih berkuasa?" dalam relasi antara kepala daerah, partai, dan pemerintah pusat.

"Ketua umum PDIP ingin menegaskan bahwa otoritas politik utama bagi kepala daerah bukanlah presiden, melainkan partai yang mengusung mereka," kata Verdy.

Ia menjelaskan bahwa pesan simbolik ini menegaskan bahwa kesetiaan politik kepala daerah harus tegak lurus dengan partai. Hal ini sekaligus memperkuat dominasi PDIP atas kader-kadernya di pemerintahan daerah.

Lebih dari sekadar simbolik, Verdy menilai larangan ini juga merupakan bentuk perlawanan politik. Menurutnya, langkah ini menunjukkan sikap oposisi yang lebih tegas terhadap pemerintah.

"Larangan ini bisa dilihat sebagai sikap oposisi terbuka yang lebih tegas. Hal itu menunjukkan diferensiasi politik dan menjaga loyalitas kader terhadap partai. Bisa jadi ini adalah strategi untuk 'menekan pemerintah' dalam keputusannya melalui KPK yang melakukan penahanan terhadap Sekjen PDIP. Dalam konteks itu dinilai ada kepentingan partai yang merasa tidak diakomodasi," jelas Verdy.

Menurutnya, ada kemungkinan bahwa PDIP merasa kebijakan pemerintah, terutama terkait dengan penahanan Hasto, tidak menguntungkan bagi mereka. Larangan ini pun bisa dianggap sebagai bentuk respons terhadap situasi tersebut.

Verdy juga melihat bahwa larangan ini bertujuan untuk menjaga soliditas internal partai.

"Larangan tersebut bisa dimaksudkan agar kader tetap loyal pada garis partai (konsolidasi internal), bukan pada figur presiden atau kebijakan pemerintah yang mungkin dianggap tidak sejalan dengan kepentingan partai," ujarnya.

Menurutnya, PDIP ingin memastikan bahwa kepala daerah yang berasal dari partainya tetap patuh dan tidak terpengaruh oleh program pemerintah yang mungkin tidak sejalan dengan kepentingan partai.

Selain itu, Verdy menilai larangan ini bisa menjadi strategi negosiasi yang dilakukan oleh PDIP terhadap pemerintah.

"Dengan melarang kadernya mengikuti program pemerintah, ketua umum bisa memposisikan partainya sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan, sehingga pemerintah (presiden) perlu melakukan lobi atau negosiasi lebih lanjut," ungkapnya.

Menurutnya, langkah seperti ini sering digunakan oleh partai politik untuk meningkatkan daya tawar mereka dalam perpolitikan nasional.

Poin terakhir yang disoroti oleh Verdy adalah bahwa larangan ini juga bisa menjadi bagian dari pertarungan narasi politik.

"Dengan melarang kadernya mengikuti program presiden, ketua umum PDIP berusaha menggiring narasi bahwa ada kepentingan politik yang lebih besar dari sekadar mengikuti program pemerintah (retret). Ini bisa menjadi upaya menggugat ketidakseimbangan politik yang mungkin dinilai merugikan PDIP," jelasnya.

Menurutnya, langkah ini berpotensi membangun opini publik bahwa PDIP sedang menghadapi tekanan politik dan berusaha menunjukkan bahwa mereka tidak tinggal diam terhadap situasi yang ada.

Verdy menilai bahwa keputusan PDIP ini bukanlah kebijakan biasa, melainkan bagian dari strategi politik yang lebih besar. Menurutnya, larangan ini menunjukkan adanya ketegangan politik yang meningkat antara PDIP dan pemerintah, terutama setelah penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK. (*)

Advertisement

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.