Advertisement
Politik

Puan: Fungsi DPR Pastikan Kebijakan Berpihak pada Rakyat

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR dijalankan untuk memastikan kebijakan pemerintah berpihak kepada rakyat serta selaras dengan konstitusi, bukan untuk melemahkan pemerintah.

TIMES Indonesia,
Puan: Fungsi DPR Pastikan Kebijakan Berpihak pada Rakyat
Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). (FOTO: ANTARA/Youtube Sekretariat Presiden)
A-AA+

JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa seluruh fungsi yang dijalankan DPR RI, mulai dari legislasi, pengawasan, hingga penganggaran, bertujuan memastikan kebijakan pemerintah berpihak pada rakyat dan sejalan dengan konstitusi, bukan untuk melemahkan pemerintahan yang sedang berjalan.

Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Advertisement

“Sebaliknya, fungsi-fungsi itu dijalankan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah berpihak pada rakyat serta selaras dengan konstitusi,” tegas Puan.

DPR dan Pemerintah adalah Mitra Konstitusional

Puan menjelaskan, DPR RI dan pemerintah memiliki hubungan sebagai mitra konstitusional dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“DPR bertindak sebagai penjaga nurani rakyat dan konstitusi, memastikan kekuasaan tetap setia kepada rakyat, taat pada jalur konstitusi, dan demokrasi berjalan dengan hikmat kebijaksanaan,” ujarnya.

Puan juga mengingatkan bahwa pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif bukan dimaksudkan untuk saling melemahkan.

“Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus dibagi, bukan untuk saling melemahkan, melainkan untuk memastikan tidak ada satu kekuasaan pun yang berdiri di atas yang lain,” kata Puan.

Advertisement

Menurutnya, keseimbangan antar lembaga negara adalah prinsip penting untuk menjaga demokrasi dan mencegah terjadinya dominasi kekuasaan yang dapat merugikan rakyat.

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 merupakan rangkaian menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung tema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

Dalam Sidang Tahunan MPR tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan pidato kenegaraan yang memaparkan laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pesan persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.

Antara
PenulisAntaraANTARA adalah kantor berita nasional Indonesia yang menyebarluaskan informasi tentang berbagai peristiwa penting di dalam dan luar negeri.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TIMES Indonesia