Diduga Tak Mampu Beli LKS, Sejumlah Siswa di Banyuwangi Putus Sekolah

BANYUWANGI – Sejumlah siswa di Banyuwangi diduga terpaksa putus sekolah karena tidak mampu membeli Lembar Kerja Siswa (LKS).

Fakta tersebut mencuat dalam kegiatan serap aspirasi atau reses anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi, Zamroni, SH, di Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Jumat (8/5/2026).

Dalam pertemuan itu, salah satu pengurus Komite SDN 4 Singotrunan berinisial W membeberkan kondisi yang terjadi di lapangan. Menurutnya, kewajiban memiliki LKS menjadi beban bagi wali murid yang kurang mampu secara ekonomi.

“3 dari 8 siswa yang tergolong tidak mampu, terpaksa harus putus sekolah karena tidak bisa membeli LKS,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sebagian besar siswa yang mengalami kesulitan tersebut berasal dari keluarga broken home, korban perceraian, yatim piatu, hingga keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu.

Akibat keterbatasan tersebut, para siswa kerap harus meminjam LKS milik teman untuk belajar. Kondisi itu dinilai menghambat efektivitas proses belajar mengajar.

“Kadang guru dan paguyuban sampai membelikan dulu LKS untuk anak-anak tersebut. Tapi akhirnya kami juga kesulitan karena harus menanggung pembayaran,” ungkapnya.

Pihak komite sekolah berharap ada kebijakan khusus bagi siswa kurang mampu, terutama terkait pengadaan LKS maupun buku pelajaran agar proses pembelajaran dapat berjalan maksimal tanpa membebani wali murid.

“Kami berharap ada solusi. Syukur-syukur LKS bisa digratiskan bagi anak-anak yang benar-benar tidak mampu,” katanya.

Tak hanya persoalan LKS, dalam kesempatan tersebut pengurus komite sekolah juga mengeluhkan kondisi infrastruktur dan fasilitas sekolah yang dinilai masih kurang layak.

Menanggapi laporan itu, anggota Fraksi NasDem DPRD Banyuwangi, Zamroni, mengaku terkejut. Ia tidak menyangka kasus anak putus sekolah akibat biaya LKS masih ditemukan di wilayah perkotaan Banyuwangi.

“Ini baru ditemukan di satu titik. Tidak menutup kemungkinan kejadian serupa terjadi di sekolah-sekolah lain di Banyuwangi,” ujar Zamroni.

Ia memastikan DPRD Banyuwangi tidak akan tinggal diam dan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Banyuwangi untuk mengevaluasi kebijakan penggunaan LKS yang dinilai dapat menghambat akses pendidikan.

“Dalam waktu dekat kami akan memanggil Kepala Dispendik Banyuwangi. Kami ingin memastikan tidak ada lagi anak Banyuwangi yang berhenti sekolah hanya karena persoalan buku,” tegas anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi tersebut. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.