Risiko Komunikasi dalam Respons Teddy kepada Dino Patti Djalal

Malang – Respon Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya terhadap kritik Dino Patti Djalal terkait frekuensi kunjungan luar negeri yang dinilai membebani APBN mengundang perdebatan publik. Pasalnya, Teddy sempat menyinggung masa jabatan Dino sebagai Wakil Menteri Luar Negeri selama tiga bulan.

Menyoroti hal tersebut, Dosen Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya (UB) sekaligus Pengamat Public Relations dan Komunikasi Publik, Maulina Pia Wulandari, S.Sos., M.Kom., Ph.D mengungkapkan bahwa respon teddy dengan menyebut masa jabatan Dino merupakan campuran klarifikasi substantif dan sindiran personal. Menurutnya, menyinggung masa jabatan Dino tersebut tidak relevan dan tidak menjawab pertanyaan publik terkait kunjungan presiden.

“Saya rasa respon Teddy dengan menyinggung masa jabatan 3 bulan Dino itu tidak menjawab pertanyaan soal kunjungan presiden,” ujarnya pada TIMES Indonesia (2/6/2026). 

Dalam perspektif political public relations, lanjutnya, hal tersebut berisiko dapat diartikan sebagai hominem soft attack, atau serangan personal yang mengalihkan fokus dari isu utama. Pia menambahkan risiko tersebut seperti dapat memunculkan kesan bahwa pemerintah lebih sibuk merespons sosok pengkritik daripada menjawab substansi kritik. Selanjutnya, respon Teddy selaku pejabat negara terlihat tidak proporsional, dan terakhir kritik diplomat senior tersebut berpotensi menggeser diskusi dari evaluasi kebijakan luar negeri menjadi perdebatan yang bersifat personal.

Pia menambahkan, negara seharusnya mengelola tiga hal, yaitu legitimacy, trust, dan consent. Respon Teddy menurutnya sudah menjelaskan capaian pemerintah, tetapi tidak bisa membangun trust masyarakat secara optimal karena tidak menunjukkan empati terhadap concern publik. 

“Kritik Dino menyentuh isu sensitif terkait biaya negara, efisiensi, akuntabilitas, transparansi agenda negara, dan persepsi publik bahwa elite bepergian saat kondisi ekonomi lesu. Sementara jawaban Teddy lebih ke arah hasil dan belum menyentuh public sentiment management,” tambahnya.

Ia menambahkan, publik tidak hanya menuntut penjelasan mengenai hasil kunjungan luar negeri Presiden, tetapi juga mempertanyakan urgensi frekuensi perjalanan tersebut, besaran anggaran yang digunakan, mekanisme pengawasan biaya, serta manfaat konkret yang dirasakan masyarakat dari setiap agenda diplomasi yang dilakukan.

“tantangan utama komunikasi Istana tidak hanya menjelaskan frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo, tetapi juga menunjukkan keterbukaan pemerintah terhadap masukan publik dan kalangan ahli,” imbuhnya.

Ia menilai respons Teddy cukup kuat dalam membangun narasi tandingan terhadap kritik terkait pemborosan anggaran dan aktivitas seremonial karena disampaikan secara cepat serta disertai sejumlah klaim capaian diplomasi. Namun, dari perspektif political public relations dan komunikasi kepresidenan, efektivitas pesan tersebut dinilai berkurang karena dibarengi sindiran personal, belum menunjukkan empati yang memadai terhadap kekhawatiran publik, serta belum menghadirkan mekanisme transparansi yang lebih konkret terkait agenda dan hasil kunjungan Presiden.

“Secara akademik, ini defensive presidential communication, dimana komunikasi yang efektif dalam membela presiden tetapi belum efektif dalam membangun deliberasi publik,” imbuhnya. 

Menurutnya, komunikasi istana yang kuat bukan hanya mampu membantah kritik, tetapi mampu mengubah kritik menjadi kesempatan memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.