Lestari Moerdijat Dorong Langkah Nyata Tekan Angka Anak Tidak Sekolah

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan upaya penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia. Langkah tersebut dinilai semakin mendesak di tengah ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi memengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan.

Menurut Lestari, gejolak ekonomi dunia dapat berdampak pada melemahnya daya beli keluarga, yang pada akhirnya berisiko meningkatkan angka putus sekolah. Karena itu, berbagai langkah antisipatif perlu segera dilakukan agar hak anak untuk memperoleh pendidikan tetap terjamin.

“Dampak gejolak ekonomi global berpotensi memperlemah daya beli keluarga dan mengancam akses anak terhadap pendidikan. Upaya untuk mengantisipasi potensi peningkatan angka putus sekolah harus segera dilakukan,” ujar perempuan yang akrab disapa Rerie itu dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/6).

Pernyataan tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ATS melalui kebijakan baru yang diterbitkan lewat Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Regulasi tersebut menargetkan penyelesaian masalah 645 ribu anak tidak sekolah hingga tahun 2045.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat berbagai program untuk menuntaskan persoalan ATS yang masih menjadi tantangan besar dalam dunia pendidikan nasional.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 1 April 2026, jumlah anak tidak sekolah di Indonesia mencapai 3.966.858 anak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.913.633 anak tercatat belum pernah bersekolah, 986.755 anak mengalami putus sekolah, dan 1.066.470 anak lulus dari suatu jenjang pendidikan namun tidak melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi.

Sementara itu, data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 76 persen anak tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi. Kondisi tersebut, menurut Rerie, harus direspons dengan kebijakan yang tepat sasaran dan didukung data yang akurat agar bantuan serta program pendidikan dapat menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Ia juga mengapresiasi berbagai upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan, antara lain melalui sekolah satu atap, pembelajaran jarak jauh (PJJ), serta pendidikan inklusif berbasis masyarakat. Program-program tersebut dinilai mampu menjadi solusi untuk menjangkau anak-anak yang selama ini menghadapi kendala akses pendidikan.

“Kolaborasi lintas sektor agar anak-anak yang tidak sekolah benar-benar dapat mengenyam pendidikan harus mampu diwujudkan,” tegas anggota Komisi X DPR RI tersebut.

Politikus Partai NasDem itu mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, dinas pendidikan, hingga pemerintah desa, untuk memperkuat sinergi dalam membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat. Menurutnya, langkah yang akuntabel, terukur, dan tepat sasaran menjadi kunci dalam menekan angka ATS di Indonesia.

“Sekarang, saatnya kita bergerak bersama, memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dari layanan pendidikan,” ucapnya. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.