DPRD Kota Malang Soroti Nasib JPO Alun-Alun: Jika Tak Ada yang Bertanggung Jawab, Lebih Baik Dibongkar

MALANG – Kondisi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Alun-Alun Merdeka Kota Malang kembali menjadi sorotan. Terlebih, baru-baru ini untuk kesekian kalinya masyarakat menemukan adanya pakaian hingga kotoran manusia berserakan di atas JPO tersebut.

Anggota Komisi C DPRD Kota Malang dari Fraksi PKB, Arief Wahyudi, menilai keberadaan JPO tersebut tidak boleh terus dibiarkan tanpa kejelasan pengelolaan dan perawatan.

Menurut Arief, persoalan JPO sudah berulang kali menjadi perhatian publik. Namun hingga kini, masih terjadi saling lempar tanggung jawab terkait pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kondisi dan pemeliharaan fasilitas tersebut.

“Yang menjadi persoalan selama ini adalah sering terjadi lempar-lemparan tanggung jawab. Ini yang akan kami dorong untuk dipastikan, sebenarnya JPO itu menjadi tanggung jawab siapa,” ujar Arief, Jumat (5/6/2026).

Ia menilai JPO yang berada di sekitar kawasan Alun-Alun Merdeka memiliki potensi besar untuk mendukung wajah kawasan pusat kota. Jika ditata dengan baik, fasilitas tersebut bahkan dapat menjadi bagian dari daya tarik wisata perkotaan.

Menurutnya, keberadaan JPO seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyeberangan, tetapi juga bisa diintegrasikan dengan konsep pengembangan kawasan wisata dan heritage di pusat Kota Malang.

Karena itu, Komisi C DPRD Kota Malang akan mendorong adanya kejelasan status pengelolaan sekaligus rencana penataan fasilitas tersebut.

Arief menegaskan, apabila nantinya tidak ditemukan instansi yang bertanggung jawab terhadap keberadaan JPO tersebut, maka opsi pembongkaran perlu dipertimbangkan.

“Kalau memang tidak ada yang bertanggung jawab, ya lebih baik dibongkar saja,” tegasnya.

Meski demikian, ia menilai pembongkaran bukanlah pilihan utama. Menurutnya, langkah yang lebih tepat adalah melakukan renovasi dan perbaikan agar JPO dapat menjadi bagian yang terintegrasi dengan kawasan Alun-Alun Merdeka.

“Diperbaiki bisa, direnovasi bisa. Tidak harus dibongkar. Kalau bisa dijadikan bagian dari kawasan alun-alun, tentu akan lebih baik,” katanya.

Arief menegaskan perbaikan JPO merupakan kebutuhan yang mendesak. Sebagai salah satu fasilitas publik di pusat kota, kondisi JPO dinilai harus mencerminkan wajah Kota Malang yang nyaman, aman, dan menarik bagi masyarakat maupun wisatawan.

“Harus diperbaiki, itu mutlak. Tidak cocok jika dibiarkan seperti sekarang,” pungkasnya. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.