Perkuat PDIP di Akar Rumput, Adian Napitupulu dan Ono Surono Konsolidasi ke Kota Banjar
PDIP Jawa Barat menggelar konsolidasi di Kota Banjar dan menegaskan tiga instruksi penting partai, mulai dari ketahanan pangan, efisiensi APBD, hingga penguatan pengawasan bansos untuk menghadapi tekanan ekonomi masyarakat.
BANJAR – Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Komunikasi, Adian Napitupulu, bersama Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menggelar konsolidasi internal di Kota Banjar.
Konsolidasi dihelat bersama jajaran pengurus DPC serta seluruh anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Banjar di Kantor DPC PDIP Kota Banjar, Jumat (5/6/2026).
Struktur Partai Rampung Hingga Tingkat RW
Dalam konsolidasi tersebut, Ono Surono mengapresiasi kinerja DPC PDI Perjuangan Kota Banjar yang telah berhasil merampungkan pembentukan struktur partai hingga tingkat akar rumput terkecil.
"Saat ini Kota Banjar baru saja menyelesaikan pembentukan pengurus tingkat RW atau Pengurus Anak Ranting," ujar Ono.
"Artinya, struktur DPC, PAC di tingkat kecamatan, Ranting di tingkat desa/kelurahan, hingga Anak Ranting sudah terbentuk sepenuhnya," sambung Ono.
Sebagai tindak lanjut, Ono menambahkan bahwa pada pekan ketiga atau keempat bulan ini, DPD dan DPC akan segera membagikan Surat Keputusan (SK) resmi bagi seluruh pengurus PAC, Ranting, dan Anak Ranting yang telah terbentuk.
Tiga Instruksi Penting Partai untuk Hadapi Krisis Ekonomi
Selain penguatan struktur, Ono menekankan pentingnya memastikan instruksi partai dari tingkat DPP dan DPD berjalan dengan baik di lapangan.
Terutama dalam merespons situasi ekonomi masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan BBM.
Ada tiga instruksi utama yang menjadi sorotan dalam konsolidasi ini:
1. Ketahanan Pangan Melalui 10 Komoditas Pandemi
Menyikapi kenaikan harga beras, cabai, bawang, dan kebutuhan pokok lainnya, kader partai diinstruksikan untuk terus menggalakkan gerakan menanam 10 komoditas pangan pendamping beras, seperti singkong, cabai, dan lainnya, demi menjaga stabilitas pangan keluarga.
2. Efisiensi APBD dan Refocusing Anggaran
Merespons dampak kenaikan harga BBM, DPP PDIP menginstruksikan Fraksi PDIP di DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mengevaluasi anggaran daerah dan menghapus atau memangkas program APBD yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.
Jaring Pengaman Sosial dimaksud dengan mengalihkan anggaran tersebut untuk program yang membantu kelompok masyarakat rentan, seperti buruh, tani, nelayan, dan UMKM.
3. Pemangkasan Anggaran Kunjungan Kerja (Kunker) DPRD
Secara khusus, DPD PDI Perjuangan Jawa Barat telah mengeluarkan instruksi agar anggota fraksi mengusulkan penghapusan anggaran DPRD yang berkaitan dengan studi banding atau perjalanan dinas keluar daerah.
"Kami minta anggaran kunker itu dialihkan menjadi kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan atau pembangunan di dapil masing-masing," tegas Ono.
"Dengan begitu, anggota legislatif akan lebih banyak turun ke lapangan, bertemu rakyat, dan tahu cara langsung untuk membantu mereka," lanjutnya.
Memaksimalkan Fungsi Pengawasan Legislatif
Ono Surono juga menyoroti peran krusial Fraksi PDIP DPRD Kota Banjar dalam mengawasi pelayanan publik, khususnya sektor kesehatan dan bantuan sosial (bansos).
Ia mencontohkan kasus dinonaktifkannya BPJS Kesehatan PBI (JKN) bagi warga miskin yang tidak masuk dalam data Desil 1 sampai Desil 5.
Fraksi PDIP wajib memastikan rumah sakit dan Puskesmas tetap melayani warga tidak mampu tersebut menggunakan anggaran Pemkot Banjar maupun Pemprov Jabar.
Terkait karut-marut data bansos, Ono mendorong anggota dewan untuk mendampingi kepala desa dalam melakukan Musyawarah Desa (Musdes) guna memperbarui data warga layak bantu.
"Kalau anggota dewan mendampingi, kepala desa akan lebih percaya diri melakukan Musdes tanpa khawatir adanya gesekan sosial di masyarakat. Jika skema bansos reguler penuh, kita bisa dorong lewat skema bantuan lain seperti Baznas," jelasnya.
Kawal Pembahasan Anggaran 2027 dan Perubahan 2026
Menutup penjelasannya, Ono mengingatkan bahwa fungsi pengawasan DPRD memiliki mekanisme yang kuat.
Jika pemerintah daerah tidak menindaklanjuti hasil pengawasan, dewan bisa menggunakan hak-hak konstitusionalnya, seperti hak interpelasi, hak angket, hingga hak menyatakan pendapat.
Momennya pun dinilai tepat, mengingat bulan depan sudah memasuki tahapan krusial di parlemen.
"Bulan depan sudah mulai pembahasan KUA-PPAS untuk Anggaran 2027, serta pembahasan Perubahan APBD 2026. Di sinilah peran Fraksi PDI Perjuangan untuk memastikan bahwa seluruh program pemerintah benar-benar menyasar dan berpihak kepada masyarakat luas," pungkas Ono. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
