Belajar dari Blackout Sumatra, Keandalan Sistem Listrik Nasional Harus Diperkuat

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa sistem ketenagalistrikan yang stabil, andal, dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan nasional.

Menurut Lestari, tantangan geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau membuat pembangunan sistem kelistrikan nasional membutuhkan perencanaan matang dan langkah nyata agar pasokan listrik dapat dinikmati secara merata hingga pelosok negeri.

"Indonesia menghadapi kendala geografis serius berupa ketidaksesuaian spasial antara pusat beban dan sumber energi terbarukan yang melimpah. Dibutuhkan perencanaan yang matang dan langkah nyata untuk mewujudkan keandalan pasokan listrik yang merata di tanah air," kata Lestari saat membuka diskusi daring bertema Membangun Sistem dan Pembaruan Infrastruktur Energi Listrik Indonesia Menyongsong 2045 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (10/6/2026).

Diskusi yang dimoderatori Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI, Arimbi Heroepoetri, menghadirkan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Yunan Nasikhin, Executive Vice President (EVP) Operasi Sistem Ketenagalistrikan PLN Jarot Setyawan, Direktur Institute for Climate Policy & Global Politics Eko Sulistyo, serta Engagement Lead Low Carbon Development Initiative (LCDI) Verena Puspawardani sebagai penanggap.

Lestari yang akrab disapa Rerie menilai ketersediaan listrik yang stabil tidak hanya menjadi penopang aktivitas ekonomi, tetapi juga mendukung berbagai perubahan pola hidup masyarakat yang berkembang pesat pascapandemi, mulai dari pembelajaran jarak jauh hingga meningkatnya aktivitas digital dan mobile.

Anggota Komisi X DPR RI tersebut menekankan bahwa transisi menuju ekosistem energi modern pada 2045 membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar sistem yang dibangun benar-benar mampu menjawab tantangan masa depan.

Ia juga mendorong negara untuk hadir secara maksimal dalam memenuhi amanat konstitusi terkait penyediaan akses energi sebagai kebutuhan dasar masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Dalam kesempatan itu, Yunan Nasikhin menjelaskan bahwa tata kelola ketenagalistrikan nasional mulai dari sektor pembangkitan, transmisi, distribusi hingga konsumen telah diatur melalui berbagai regulasi. Pemerintah saat ini juga terus melakukan penambahan kapasitas listrik beserta pembangunan infrastruktur pendukung di sejumlah wilayah.

Salah satu proyek yang tengah berjalan adalah pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di Sumatra untuk mendukung peningkatan kapasitas pembangkit listrik di kawasan tersebut.

Namun, menurut Yunan, pembangunan infrastruktur transmisi masih menjadi tantangan utama dalam menjaga keandalan distribusi listrik kepada masyarakat. Terbatasnya cadangan operasional kelistrikan nasional juga menjadi perhatian, terutama setelah terjadinya gangguan listrik berskala besar di Sumatra beberapa waktu lalu.

"Peristiwa tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mempercepat perbaikan infrastruktur kelistrikan yang lebih andal," ujarnya.

Sementara itu, EVP Operasi Sistem Ketenagalistrikan PLN Jarot Setyawan mengungkapkan bahwa dinamika geopolitik global turut memengaruhi operasional sektor ketenagalistrikan nasional, terutama karena sejumlah pembangkit masih bergantung pada energi primer berbasis fosil.

Menurut Jarot, penggunaan energi fosil perlu terus dikaji untuk mengurangi dampak gejolak global terhadap sektor energi nasional. Karena itu, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, PLN mulai menyusun perencanaan yang lebih detail dengan mempertimbangkan aspek geospasial dan kebutuhan energi yang berbeda di setiap wilayah.

Selain itu, pengembangan pembangkit listrik ke depan akan semakin diarahkan pada pemanfaatan energi baru terbarukan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

Jarot menambahkan, transformasi sistem ketenagalistrikan menjadi kebutuhan mendesak karena pola konsumsi listrik masyarakat terus berubah. Kehadiran kendaraan listrik dan meningkatnya aktivitas digital menyebabkan kebutuhan energi semakin beragam dan kompleks.

Direktur Institute for Climate Policy & Global Politics, Eko Sulistyo, menilai sektor energi nasional saat ini menghadapi tantangan besar yang tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan energi, tetapi juga aspek ekonomi dan politik.

Menurut Eko, peristiwa pemadaman listrik besar di Sumatra beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa gangguan kelistrikan dapat berdampak langsung pada daya saing ekonomi dan ketahanan nasional.

"Blackout di Sumatra tidak sekadar persoalan pasokan listrik, tetapi juga menyangkut daya saing dan ketahanan nasional karena dampaknya dirasakan di 10 provinsi dengan lebih dari tiga juta penduduk," ujarnya.

Karena itu, Eko menegaskan perlunya langkah mitigasi yang lebih kuat agar gangguan serupa tidak kembali terjadi pada masa mendatang.

Pandangan serupa disampaikan Verena Puspawardani yang menekankan pentingnya membangun sistem ketenagalistrikan yang reliabel dan efektif. Menurutnya, keandalan jaringan transmisi harus menjadi perhatian serius karena gangguan pada kabel atau jaringan distribusi dapat menghambat penyaluran listrik kepada masyarakat.

Verena juga mendorong percepatan pengembangan pembangkit listrik berbasis energi hijau sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan kebutuhan energi di masa depan. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.