Akademisi Untag Surabaya Soroti Lemahnya Pengawasan MBG, Dorong Evaluasi
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terancam gagal mencapai target akibat lemahnya pengawasan dan sistem pengelolaan anggaran di lapangan.
MALANG – MALANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terancam gagal mencapai target akibat lemahnya pengawasan dan sistem pengelolaan anggaran di lapangan. Pemerintah didesak segera melakukan evaluasi total agar anggaran tidak bocor dan kualitas gizi siswa tetap terjaga.
Hal itu ditegaskan oleh Dosen Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Fransiscus, dalam diskusi publik yang digelar TIMES Indonesia di Kantor Redaksi TIMES Indonesia, Kota Malang, Kamis (11/6/2026).
"Pengawasan program ini belum maksimal. Padahal dana MBG ini untuk mencerdaskan anak bangsa, tapi kenyataannya di bawah malah gak karuan," ujar Fransiscus di hadapan peserta diskusi.
Fransiscus membeberkan, tantangan terbesar MBG saat ini bukan lagi pada tataran konsep, melainkan pada kebocoran anggaran di tingkat pelaksana. Ia mencontohkan adanya disparitas nilai anggaran yang diterima dengan realisasi fisik makanan di lapangan.
"Dana MBG itu seharusnya Rp10 ribu, tapi ketika diubah menjadi makanan, ternyata nilainya hanya Rp6 ribu. Ini butuh kerja sama lintas sektoral agar terhindar dari pemotongan oknum tidak bertanggung jawab," ungkapnya.
Selain masalah anggaran, Fransiscus juga menyoroti aspek higienitas dan keamanan pangan. Ia meminta Dinas Kesehatan dilibatkan secara aktif untuk mengaudit kelayakan makanan yang disajikan kepada siswa.
"Aspek higienitas itu harga mati karena ini menyasar anak-anak sekolah. Jangan sampai makanan yang diberikan justru tidak memenuhi standar keamanan pangan," lanjutnya.
Meski melayangkan kritik keras, Fransiscus menyatakan tetap mendukung penuh program MBG demi peningkatan kualitas SDM Indonesia. Namun, ia menggarisbawahi bahwa transparansi dan pengetatan pengawasan adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
"Program ini baik dan harus disukseskan. Yang perlu diperbaiki adalah mekanisme pengawasan dan tata kelolanya agar tepat sasaran," pungkasnya.
Diskusi publik yang berlangsung dinamis ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita, kalangan akademisi, jurnalis, serta perwakilan organisasi mahasiswa. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
