Lima Poin Tuntutan Aksi Demo Amarah Brawijaya Hari ini

Malang – Aliansi Amarah Brawijaya akan menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Malang hari ini, Senin, (15/6/2026) dengan membawa lima poin tuntutan utama terkait kebijakan pemerintah.

Presiden Eksekutif Mahasiswa (EM) Universitas Brawijaya (UB), Muhammad Azhar Zidan menjelaskan bahwa aksi siang ini bertajuk “Indonesia Gawat Darurat”, dimana tema tersebut mencerminkan banyaknya kondisi kontroversial Indonesia yang terjadi beberapa hari kebelakang. 

“Kami setidaknya merangkum lima poin tuntutan utama pada aksi kali ini,” jelasnya saat ditemui sebelum keberangkatan massa aksi.

Ia menjelaskan, poin pertama terkait meningkatnya sekaligus transparansi penggunaan APBN. Ia menilai APBN saat ini sangat terbebani oleh berbagai kebijakan pemerintah dan harus mengorbankan rakyat. Sedangkan, pemerintah terus mengelak terhadap fakta bahwa APBN digunakan untuk program yang membutuhkan anggaran banyak. 

Poin kedua adalah mendorong pemerintah untuk menurunkan harga BBM dan kebutuhan  pokok lainnya. 

“Harga kebutuhan pokok semakin mahal, terutama BBM jenis Pertamax kemarin yang naik kisaran Rp3 ribu hingga Rp4 ribu,” jelasnya.

Pada poin ketiga, mahasiswa mendorong pemerintah untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, dua program raksasa pemerintah tersebut cukup populis dan mengakibatkan kondisi keuangan negara semakin memburuk. 

Poin keempat, mahasiswa menuntut untuk tidak mengembalikan dwifungsi militer dan polri. Mengingat, DPR RI telah mengesahkan UU Polri pada minggu lalu dan UU TNI pada tahun sebelumnya. 

“UU Polri kemarin prosesnya sangat kilat, mengakibatkan Polisi bisa menguasai ranah sipil,” tambahnya.

Poin terakhir, Zidan menjelaskan bahwa mahasiswa juga menuntut Pemerintah saat ini untuk tidak mengelak dan mengakui kesalahan. Ia mengatakan bahwa pemerintah telah gagal untuk mengelola negara. 

Zidan juga menuntut untuk DPRD Kota Malang dapat menemui massa aksi hari ini untuk mendengarkan aspirasi mahasiswa. Apabila hal tersebut tidak terjadi, ia memastikan untuk mahasiswa kembali berkonsolidasi lebih besar lagi.

“Jadi monggo kami berharap DPRD dapat berdialog bersama massa aksi nanti,” ujarnya.

Ia berharap bagi masyarakat lain untuk bisa benar-benar memahami bahwa kondisi negara Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Pengadaan aksi demonstrasi ini adalah perjuangan dalam membela hak-hak rakyat. Dan bagi pemerintah, ia mendorong untuk dapat mendengarkan dan mengevaluasi setiap kebijakan yang akan disampaikan massa nantinya. 

“Saat ini kami berdiri disini bukan sebagai mahasiswa, tetapi sebagai rakyat Indonesia,” pungkasnya. (*)’

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.