Mandeknya Rencana Alun-Alun Kepanjen, PDIP Usulkan Uji Kompetensi Ulang Kepala DPKPCK Kabupaten Malang
Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Malang mengusulkan uji kompetensi ulang Kepala DPKPCK Farid Habibah setelah menyoroti mandeknya rencana pembangunan Alun-Alun Kepanjen dan sejumlah persoalan lainnya.
MALANG – Wacana pembangunan Alun-Alun Kabupaten Malang di Kecamatan Kepanjen kembali mencuat. Kali ini, perhatian tertuju pada kajian teknis dan perencanaan yang dinilai berjalan di tempat.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, yang sejak awal mendorong percepatan pembangunan Alun-Alun Kepanjen dan mendukung lokasinya berada di sekitar kawasan Stadion Kanjuruhan, kini mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kabupaten Malang dalam merealisasikan rencana tersebut.
Fraksi PDIP menilai organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi leading sector pembangunan alun-alun perlu bergerak lebih cepat. Salah satunya adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang yang dinilai seharusnya sudah melakukan kajian teknis terkait desain kawasan, kebutuhan infrastruktur pendukung, ruang terbuka publik, serta integrasi dengan wilayah sekitarnya.
Namun, hingga kini Fraksi PDIP menilai belum ada langkah konkret yang dilakukan oleh OPD teknis tersebut. Sorotan kemudian mengarah pada kepemimpinan Kepala DPKPCK Kabupaten Malang, Farid Habibah.
Dorongan untuk mengevaluasi kinerja kepala dinas tersebut pun mengemuka. Polemik pembangunan Alun-Alun Kepanjen bahkan dinilai berpotensi merembet pada isu mutasi pejabat terkait.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang secara terbuka mengusulkan uji kompetensi ulang terhadap Kepala DPKPCK Kabupaten Malang. Usulan tersebut disampaikan dalam pandangan fraksi yang dibacakan Redam Guruh Krismantara dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang, Senin (15/6/2026).
Usulan itu muncul setelah Fraksi PDIP menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai berkaitan dengan kinerja DPKPCK Kabupaten Malang, mulai dari komunikasi dengan DPRD dan masyarakat, kondisi sejumlah gedung sekolah yang membutuhkan perhatian, hingga perkembangan pembangunan Alun-Alun Kabupaten Malang.
Dalam pandangan fraksinya, Redam menyebut evaluasi terhadap kapasitas manajerial dan kepemimpinan diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat.
Menurutnya, keterbukaan komunikasi antara perangkat daerah dengan DPRD maupun masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Selain itu, Fraksi PDIP juga menyoroti kondisi sejumlah fasilitas pendidikan yang memerlukan penanganan karena berkaitan dengan keselamatan peserta didik serta keberlangsungan kegiatan belajar mengajar.
Perkembangan pembangunan Alun-Alun Kabupaten Malang turut menjadi perhatian karena proyek tersebut dinilai memiliki nilai strategis bagi masyarakat dan wajah daerah.
Redam menegaskan bahwa evaluasi terhadap pejabat publik perlu dilakukan ketika berbagai target pembangunan belum berjalan optimal.
"Ketika pembangunan mulai kehilangan arah, maka yang pertama kali harus dievaluasi bukanlah peta jalannya, melainkan nahkoda yang memegang kemudinya," ujar Redam.
Fraksi PDIP menilai uji kompetensi ulang dapat menjadi instrumen untuk mengukur kembali kapasitas kepemimpinan dan kemampuan manajerial pejabat yang bersangkutan.
Usulan tersebut sekaligus menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari DPKPCK Kabupaten Malang terkait rekomendasi uji kompetensi ulang yang diusulkan Fraksi PDIP.
Upaya konfirmasi yang dilakukan TIMES Indonesia melalui nomor telepon Kepala DPKPCK Kabupaten Malang, Farid Habibah, belum mendapatkan tanggapan.(*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
