Siap Fokus Evaluasi, Wakil Ketua DPRD Kota Malang Bantah Tolak MBG dan Kopdes

MALANG – Wakil Ketua DPRD Kota Malang Fraksi Gerindra, Rimzah membantah ikut menolak adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Hal itu ia sampaikan setelah beredar banyak kabar soal dirinya ikut dalam jajaran menolak MBG saat ada aksi demo dari ratusan mahasiswa di depan gedung DPRD Kota Malang, Senin (15/6/2026) kemarin.

Dalam aksi demonstrasi, pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang turun langsung menemui massa untuk mendengarkan aspirasi. Salah satu yang hadir adalah Wakil Ketua DPRD Kota Malang dari Fraksi Gerindra, Rimzah.

Dalam dialog terbuka dengan peserta aksi, mahasiswa meminta DPRD Kota Malang menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai masih menimbulkan polemik dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan rakyat. Menanggapi tuntutan tersebut, Rimzah secara terbuka sempat menyampaikan permohonan maaf di hadapan para demonstran.

Pernyataan tersebut langsung mendapat respons dari mahasiswa yang sejak awal menuntut adanya sikap politik yang jelas dari para wakil rakyat terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Rimzah menegaskan bahwa kritik dan masukan yang disampaikan mahasiswa merupakan bagian penting dari proses demokrasi. Menurutnya, berbagai program pemerintah memang harus terbuka terhadap evaluasi agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis yang saat ini menjadi salah satu sorotan mahasiswa. Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan terhadap mekanisme dan implementasi program tersebut, namun bukan berarti program harus dihentikan.

“Kalau memang ada hal-hal yang dianggap meresahkan masyarakat, tentu harus dievaluasi. Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata bahwa banyak anak-anak dan keluarga penerima manfaat yang merasakan dampak positif dari program MBG. Yang diperlukan adalah perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan, bukan penghentian program,” ujar Rimzah, Selasa (16/6/2026).

Selain MBG, Rimzah juga menyatakan siap mengawal berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa terkait kebijakan pemerintah lainnya. Seluruh tuntutan yang diterima DPRD Kota Malang, kata dia, akan diteruskan kepada pemerintah pusat melalui jalur politik dan fraksi yang dimiliki partainya.

“Kami menerima seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa hari ini. Tentu akan kami teruskan kepada pemerintah pusat melalui mekanisme yang ada agar menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ke depan,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Rimzah juga meluruskan sejumlah pemberitaan yang beredar usai aksi yang menyebut dirinya mendukung penghentian sejumlah program unggulan pemerintah. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak sesuai dengan pernyataan yang ia sampaikan.

Menurutnya, posisi yang diambil adalah mendukung evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program agar lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran, bukan menghentikan program yang sedang berjalan.

“Saya mendukung evaluasi dan perbaikan terhadap program-program pemerintah agar semakin efektif dan tepat sasaran. Namun tidak benar jika saya disebut mendukung penghentian program unggulan pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis maupun Koperasi Merah Putih,” pungkasnya.(*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.