PDIP “Nyeletuk” Minta Maaf Pernah Dukung Jokowi Jadi Presiden
Di tengah aksi demontrasi mahasiswa di Kota Malang, pengakuan datang dari politisi PDI Perjuangan yang menyesal pernah mengusung Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden ke-7 RI.
MALANG – TIMES INDONESIA, MALANG - Di tengah dialog antara seluruh perwakilan fraksi dan pimpinan DPRD Kota Malang dengan ratusan mahasiswa demo mengatasnamakan Aliansi Malang BerGerak (MBG), Rabu (17/6/2026) kemarin, pengakuan datang dari politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan).
Politisi PDIP DPRD Kota Malang, Harvard Kurniawan Ramadhan sempat nyeletuk merasa bersalah atas nama partai pernah mengusung Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden ke-7 RI.
"Kami sebagai kader PDI Perjuangan mohon maaf pernah merekomendasikan Mulyono (Joko Widodo) sebagai presiden. Kami (PDI Perjuangan) merasa ikut menanggung dosa karena yang bersangkutan menjadi presiden melalui rekomendasi partai," ujar Harvard di hadapan peserta aksi.
Sontak, kalimat yang keluar dari mulut politisi PDIP Kota Malang tersebut disambut teriakan ratusan mahasiswa yang saat ini mengelilingi para anggota DPRD Kota Malang ketika berdialog di depan gedung DPRD Kota Malang.
Saat dikonfirmasi ulang soal pernyataan tersebut, Harvard menilai berbagai perubahan regulasi yang terjadi dalam satu dekade terakhir telah memunculkan banyak pertanyaan terkait kualitas demokrasi dan tata kelola ketatanegaraan.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi salah satu alasan mengapa PDIP perlu melakukan evaluasi terhadap keputusan politik yang pernah diambil.
Harvard menyebut banyak aturan yang berubah secara cepat pada masa pemerintahan Jokowi. Situasi itu dinilai memunculkan kesan bahwa mekanisme hukum dan ketatanegaraan dapat disesuaikan untuk memenuhi kepentingan tertentu.
Menurutnya, evaluasi tidak hanya berlaku untuk pemilihan presiden, tetapi juga seluruh proses rekrutmen politik yang dilakukan partai. Ke depan, PDIP disebut harus lebih selektif dalam menentukan calon kepala daerah, anggota legislatif, hingga pejabat publik lainnya.
"Kami meminta maaf. Ini menjadi evaluasi bagi partai ketika merekomendasikan pemimpin yang benar-benar bisa menjaga kepentingan rakyat dan keutuhan bangsa," ungkap Harvard saat dikonfirmasi, Kamis (18/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Harvad juga mengaitkan berbagai persoalan politik yang terjadi saat ini dengan warisan pemerintahan sebelumnya. Ia menilai kondisi yang berkembang belakangan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan dan keputusan politik yang diambil selama era Jokowi.
Saat ditanya apakah situasi yang dianggap kacau saat ini merupakan buah dari kepemimpinan sebelumnya, Harvad menjawab tegas bahwa kondisi tersebut merupakan imbas dari rezim terdahulu. Ia mengaku partainya menyadari dan mengakui fakta tersebut sebagai bagian dari evaluasi politik.
"Iya, kita akui. Salah satu produk gagal kita adalah kepemimpinan rezim Joko Widodo," tegasnya.
Pernyataan itu menjadi kritik terbuka yang cukup keras dari kader PDIP terhadap sosok yang pernah menjadi kader sekaligus petugas partai. Harvad menilai persoalan etika politik hingga perubahan sejumlah aturan strategis menjadi catatan penting selama masa pemerintahan tersebut.
Salah satu yang disorot adalah perubahan aturan mengenai syarat usia calon wakil presiden yang kemudian membuka jalan bagi putra sulung Jokowi maju dalam Pilpres 2024. Menurutnya, perubahan tersebut menjadi contoh paling nyata bagaimana regulasi dapat diubah dalam waktu singkat demi mengakomodasi kepentingan tertentu.
Ia berpandangan bahwa ketentuan batas usia sebelumnya disusun melalui pertimbangan matang oleh para pembentuk undang-undang. Karena itu, perubahan yang terjadi secara mendadak dinilai memunculkan polemik di tengah masyarakat.
Meski melontarkan kritik terhadap pemerintahan sebelumnya, Harvad menegaskan PDIP tidak akan menempatkan diri sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Partainya memilih mengambil posisi sebagai penyeimbang yang akan mendukung program pro-rakyat sekaligus memberikan koreksi terhadap kebijakan yang dinilai tidak tepat.
“Kita memilih untuk menjadi penyeimbang (saat ini). Kita (PDIP) tetap di jalur mendukung program yang memang pro-rakyat. Kalau ada yang tidak tepat (dikebijakan saat ini), akan kami koreksi,” tandasnya.(*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
