Tingkat Literasi Masih Rendah, MPR Dorong Peran Strategis Pemda dan Perpustakaan

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak untuk mengejar ketertinggalan literasi nasional. Menurutnya, upaya peningkatan literasi masyarakat tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perpustakaan, dan masyarakat.

"Program peningkatan literasi masyarakat tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Upaya pemerintah pusat harus didukung oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Sinergi antara parapihak terkait harus diperkuat dengan aksi nyata," kata Lestari dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6/2026).

Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), E. Aminudin, yang disampaikan dalam acara bedah buku Literasi di Daerah: Realitas dan Strategi Kebijakan Perpustakaan Daerah pada Kamis (18/6). Aminudin menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam peningkatan literasi masyarakat karena pembangunan budaya baca dan kecakapan literasi pada dasarnya berlangsung di daerah.

Berdasarkan data Perpusnas, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) nasional per Maret 2026 masih berada pada angka 40,6 atau masuk kategori rendah. Sementara itu, Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) nasional tercatat sebesar 54,80 yang berada pada kategori sedang.

Menurut Lestari, sejumlah catatan tersebut harus menjadi perhatian bersama dan dijawab melalui penguatan kolaborasi yang masif, berkelanjutan, dan menyentuh masyarakat hingga tingkat akar rumput.

Perempuan yang akrab disapa Rerie itu menilai persoalan literasi di Indonesia bukan semata-mata karena rendahnya minat baca. Lebih dari itu, diperlukan dukungan yang kuat untuk membangun ekosistem literasi yang sehat sejak usia dini.

Ia juga menyoroti masih rendahnya ketersediaan dan keterjangkauan akses terhadap bahan bacaan bermutu di berbagai daerah. Karena itu, Rerie mendorong perluasan layanan perpustakaan hingga ke desa-desa agar masyarakat memiliki akses yang lebih mudah terhadap sumber-sumber pengetahuan.

Selain berfungsi sebagai tempat membaca, menurut Anggota Komisi X DPR RI tersebut, perpustakaan harus berkembang menjadi pusat aktivitas dan pembelajaran masyarakat yang mampu mendorong lahirnya budaya literasi yang kuat.

Di sisi lain, dinas pendidikan di daerah juga didorong untuk mengintegrasikan pengembangan literasi ke dalam kurikulum maupun kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dan lembaga pendidikan.

"Saat ini momentum untuk bergerak. Bangsa ini butuh generasi yang cerdas dan berkarakter, dan itu dimulai dari kemampuan literasi," kata Rerie. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.