Polemik Mahasewa di Pro-Kontra Program MBG, Pengamat: DPRD Kota Malang Jadi Kunci Redam Konflik

MALANG – Di tengah memanasnya perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kota Malang dinilai berpeluang menjadi contoh nasional dalam meredam polarisasi melalui dialog terbuka antara kelompok pendukung dan penentang program tersebut.

Terlebih, pro-kontra soal MBG di Kota Malang ini terlihat sangat jelas. Bagaimana yang menolak dan mendukung secara blak-blak an melakukan aksi secara bergantian, hingga munculnya banner kontroversi “Usir Mahasewa yang Mengaku Mahasiswa dari Bumi Arema”.

Pengamat Politik Universitas Brawijaya (UB), Wawan Sobari, menilai eskalasi konflik yang muncul akibat saling serang narasi, termasuk penggunaan banner bernada provokatif dalam aksi massa, seharusnya menjadi momentum untuk membangun ruang dialog yang lebih sehat.

Menurutnya, daripada terus mempertajam perbedaan di ruang publik dan media sosial, pihak-pihak yang terlibat perlu duduk bersama untuk membahas substansi persoalan MBG.

“Malang bisa menjadi satu percontohan. Mahasiswa yang memprotes membawa argumennya, misalnya soal evaluasi atau penghentian MBG. Di sisi lain ada para pendukung program, seperti pengelola SPPG, penerima manfaat, sekolah, maupun komite orang tua siswa. Semua dipertemukan dalam satu forum,” ujar Wawan, Senin (22/6/2026).

Ia mengusulkan pembentukan forum dialog kebijakan yang mempertemukan berbagai pihak yang selama ini berada di kubu berbeda. Dalam forum tersebut, mahasiswa dapat menyampaikan kritik dan tuntutan pengawasan anggaran, sementara kelompok pendukung dapat menjelaskan manfaat program yang mereka rasakan.

Menurut Wawan, selama ini perdebatan publik cenderung menampilkan MBG sebagai pertarungan antara mahasiswa dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Padahal, terdapat kelompok lain yang juga terdampak langsung, yakni para penerima manfaat program.

“Jangan seolah-olah ini hanya pertarungan antara pengelola SPPG dengan mahasiswa. Ada penerima manfaat yang juga harus didengar suaranya,” ungkapnya.

Dalam skema dialog tersebut, DPRD dinilai memiliki posisi strategis sebagai mediator yang mampu menjembatani kepentingan berbagai pihak. Wawan menyebut lembaga legislatif memiliki akses politik yang memungkinkan aspirasi masyarakat diteruskan hingga ke pemerintah pusat.

“DPRD bisa menjadi penengah. Bukan memihak salah satu kubu, tetapi mencatat argumen pro dan kontra, lalu mencari jalan tengah yang paling memungkinkan,” katanya.

Jalan tengah yang dimaksud, lanjut Wawan, bisa berupa keberlanjutan program dengan pengawasan yang lebih ketat, evaluasi berkala, atau penyesuaian anggaran agar tidak mengganggu kebutuhan sektor lain.

Ia menilai peran DPRD juga penting untuk mencegah eskalasi konflik sosial yang lebih luas. Dengan adanya ruang dialog resmi, potensi benturan antarkelompok, gesekan dengan aparat, hingga pelanggaran hukum dalam aksi demonstrasi dapat diminimalkan.

“DPRD bisa menekan risiko eskalasi supaya tidak terjadi kericuhan di lapangan. Dialog jauh lebih bermanfaat dibanding perang narasi yang terus berkembang,” tuturnya.

Wawan juga menyoroti besarnya pengaruh media sosial dalam membentuk opini publik. Menurutnya, informasi yang beredar di media sosial sering kali hanya menampilkan potongan peristiwa tanpa konteks yang utuh, sehingga berpotensi memperkuat polarisasi.

Karena itu, forum dialog dinilai dapat menjadi sarana untuk menyeimbangkan berbagai pandangan melalui argumentasi yang terbuka dan berbasis data.

“Forum ini bisa menjadi upaya menyeimbangkan narasi. Yang dikedepankan adalah argumen, bukan stigma atau bahasa-bahasa provokatif. Ini juga bagian dari literasi publik agar masyarakat bisa menyikapi informasi secara lebih kritis,” ucapnya.(*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.