Advertisement
Politik

Lestari Moerdijat: Krisis Rob di Demak Harus Jadi Prioritas Nasional

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta krisis rob dan genangan permanen di Sayung, Demak, ditangani secara menyeluruh dan menjadi prioritas nasional karena mengancam ruang hidup serta masa depan warga pesisir.

TIMES Indonesia,
Lestari Moerdijat: Krisis Rob di Demak Harus Jadi Prioritas Nasional
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat.
A-AA+

DEMAK Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa persoalan rob dan genangan permanen yang melanda wilayah Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, harus menjadi perhatian serius dan ditangani secara menyeluruh sebagai prioritas nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Lestari saat kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat MPR RI bertema Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah: Tantangan Ekologi dan Infrastruktur yang digelar di Demak, Senin (22/6/2026).

Advertisement

Dalam forum yang dihadiri tokoh masyarakat, anggota DPRD Kabupaten Demak, serta perwakilan warga dari sejumlah kecamatan tersebut, Lestari menyoroti dampak ekologis yang ditimbulkan dari berbagai pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir utara Jawa, termasuk pembangunan jalan tol yang melintasi wilayah Semarang-Sayung.

Menurut legislator yang akrab disapa Rerie itu, kawasan Sayung memiliki karakter geografis yang rentan. Bahkan sejak masa kolonial Belanda, wilayah tersebut dikenal sebagai kawasan yang tidak direkomendasikan untuk pembangunan karena kondisi geologinya.

Namun seiring meningkatnya tekanan pembangunan dan dampak perubahan iklim, kawasan tersebut kini menghadapi persoalan yang jauh lebih kompleks.

"Kalau kita bicara konteks Demak, wilayah Sayung dan desa-desa di sekitarnya ini sudah masuk kategori bencana permanen, bukan lagi cuma banjir rob," ujar Rerie.

Berdasarkan data yang dihimpun, genangan dan rob yang terus terjadi telah merendam ribuan hektare wilayah di Kabupaten Demak dan berdampak pada puluhan ribu warga yang tinggal di kawasan pesisir.

Advertisement

Kondisi tersebut turut mengubah pola kehidupan masyarakat. Banyak warga kehilangan lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama. Sebagian di antaranya beralih menjadi petani tambak, meski belum seluruhnya memiliki keterampilan dan dukungan yang memadai untuk menjalankan usaha tersebut.

Menghadapi kondisi itu, Rerie menilai relokasi bukan pilihan yang mudah dilakukan. Karena itu, diperlukan strategi adaptasi yang mampu membantu masyarakat bertahan dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang terjadi.

Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan, menurutnya, adalah pengembangan varietas padi yang tahan terhadap kadar garam tinggi serta pemanfaatan lahan yang telah tergenang untuk kegiatan budidaya perikanan. Namun, upaya tersebut juga memerlukan dukungan kebijakan yang lebih fleksibel, termasuk terkait perizinan perubahan fungsi lahan.

"Misalnya, lahan pertanian yang tidak bisa ditanami, kita bicarakan dengan pemerintah untuk mengusahakan padi jenis biosalin. Atau, sawah yang berubah menjadi genangan difungsikan menjadi tambak. Namun, ternyata urusan perizinan mengubah sawah menjadi tambak juga tidak sederhana," katanya.

Rerie juga menyoroti berbagai solusi jangka pendek yang selama ini dilakukan, seperti peninggian badan jalan. Menurutnya, langkah tersebut belum menyelesaikan akar persoalan karena genangan air tetap mengarah ke kawasan permukiman warga.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah bersama DPRD untuk menyusun kebijakan yang lebih progresif dan berorientasi pada penyelesaian jangka panjang.

Selain persoalan infrastruktur dan ekonomi, Rerie menekankan pentingnya pendekatan ekologis dalam penanganan rob. Ia mendorong upaya restorasi lingkungan berbasis alam, termasuk penanaman mangrove untuk mengurangi abrasi pantai serta pengelolaan sampah yang lebih baik agar tidak memperparah genangan.

Ia juga menilai edukasi lingkungan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, harus menjadi bagian dari strategi penanganan krisis pesisir di Demak.

"Ini sudah bencana dan kita tidak bisa membiarkan. Kalau pendekatannya selalu normatif, persoalan ini tidak akan selesai. Yang hilang di Sayung bukan hanya tanah, tetapi ruang hidup, kepastian, dan masa depan," tegasnya.

Kegiatan penyerapan aspirasi tersebut berlangsung dalam dua sesi untuk menjaring masukan dari masyarakat terdampak di berbagai wilayah Kabupaten Demak, termasuk Kecamatan Sayung, Karangtengah, Demak, Wonosalam, Kebonagung, Guntur, hingga sejumlah kecamatan lainnya. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.

Rochmat Shobirin
PenulisRochmat ShobirinPenulis di TIMES Indonesia yang bergabung sejak 2015. Meliput berbagai topik, antara lain politik, hukum, kriminal, ekonomi, gaya hidup, teknologi, budaya, pemerintahan, serta isu-isu nasional.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TIMES Indonesia