DPRD Kota Malang Bidik Efisiensi UHC hingga Rp50 Miliar, Dana Akan Dialihkan untuk Pendidikan dan UMKM

MALANG – DPRD Kota Malang mulai mengkaji perampingan anggaran program Universal Health Coverage (UHC) sebagai upaya meningkatkan efektivitas belanja daerah. Langkah ini diproyeksikan mampu menghemat anggaran hingga Rp50 miliar tanpa mengurangi jumlah masyarakat yang berhak menerima jaminan kesehatan.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, perampingan bukan berarti memangkas layanan kesehatan masyarakat. Sebaliknya, evaluasi dilakukan untuk memastikan pembiayaan UHC tepat sasaran dan tidak menanggung pihak yang seharusnya menjadi tanggung jawab pihak lain.

“Kita melihat ada beberapa hal yang perlu dirampingkan, salah satunya UHC. Kalau kita bisa menyisihkan puluhan miliar rupiah, itu sangat berarti. Tapi dengan catatan tidak mengurangi jumlah masyarakat yang kita cover,” ujar Amithya, Rabu (24/6/2026).

Menurutnya, salah satu fokus pembenahan adalah peserta yang seharusnya mendapatkan jaminan kesehatan dari perusahaan tempat mereka bekerja. Selama ini, ditemukan indikasi adanya pekerja yang pembiayaan BPJS Kesehatannya justru dibebankan ke APBD Kota Malang.

“Nah, ini yang berusaha kami kembalikan. Kalau memang menjadi tanggung jawab pemberi kerja, jangan dilimpahkan ke pemerintah kota. Karena dalam hubungan kerja, pemberi kerja memang memiliki kewajiban memberikan jaminan kesehatan kepada pekerjanya,” ungkapnya.

Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya pembaruan data kependudukan. Amithya menyebut masih ada potensi pembiayaan yang tidak tepat sasaran akibat data warga meninggal dunia yang belum terlaporkan secara optimal dalam sistem administrasi kependudukan.

“Data agregat di Dispendukcapil harus dibereskan dulu. Dengan begitu kita bisa mengidentifikasi berapa sebenarnya pembiayaan yang berlebih atau tidak tepat sasaran,” katanya.

Saat ini, anggaran UHC Kota Malang mencapai sekitar Rp172 miliar per tahun. Meski belum ada angka pasti terkait efisiensi yang bisa dicapai, DPRD menargetkan penghematan dapat menyentuh kisaran Rp50 miliar.

Dana hasil efisiensi tersebut nantinya tidak akan mengendap, melainkan dialihkan kembali untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Kita bisa alihkan untuk pembiayaan pendidikan yang masih belum ter-cover, kemudian kebutuhan sosial masyarakat, bantuan sosial, hingga program percepatan ekonomi dan UMKM. Intinya, anggaran itu akan kembali lagi untuk kemasyarakatan,” ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.