DPRD Jatim Dorong Percepatan Energi Terbarukan, PLTS Diminta Mulai Menyasar Masyarakat
Anggota DPRD Jawa Timur Yoyok Mulyadi mendorong percepatan pengembangan energi terbarukan melalui PLTS yang menyasar masyarakat. Menurutnya, transisi energi harus dibarengi edukasi dan pendampingan agar manfaatnya berkelanjutan.
SURABAYA – Serangkaian pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir menjadi pengingat pentingnya memperkuat ketahanan energi daerah. Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber energi konvensional dinilai perlu segera diimbangi dengan pengembangan energi terbarukan yang lebih masif dan berkelanjutan.
Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Yoyok Mulyadi, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempercepat program pengembangan energi terbarukan, khususnya melalui pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Menurutnya, program tersebut tidak boleh hanya berfokus pada instansi pemerintah atau lembaga tertentu, tetapi juga harus mulai menjangkau masyarakat secara luas.
Selama periode 2023 hingga 2024, Pemprov Jawa Timur telah mendorong pemasangan PLTS di berbagai fasilitas publik seperti gedung pemerintahan, sekolah, dan pondok pesantren. Namun memasuki tahun 2026, Yoyok menilai sudah saatnya implementasi energi surya diperluas ke lingkungan masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian energi.
“Transformasi energi terbarukan memang penting. Tetapi menyediakan SDM yang memadai dan membangun kesadaran masyarakat juga tidak kalah penting. Jangan sampai program-program yang sudah baik justru tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat,” ujar Yoyok, Selasa (23/6/2026).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan bahwa transisi energi tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur. Menurutnya, keberhasilan program energi terbarukan sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan, merawat, dan memanfaatkan teknologi yang tersedia.
Ia menyoroti sejumlah proyek berbasis tenaga surya yang dinilai belum berjalan optimal akibat minimnya pendampingan teknis. Akibatnya, fasilitas yang telah dibangun dengan biaya besar tidak dapat berfungsi secara maksimal dalam jangka panjang.
Yoyok mencontohkan lampu penerangan jalan umum (PJU) tenaga surya di beberapa daerah yang berhenti beroperasi setelah masa pemeliharaan berakhir. Selain itu, sejumlah objek wisata lokal yang telah dilengkapi panel surya juga dilaporkan mengalami kendala serupa karena kerusakan kecil yang tidak segera ditangani.
“Jangan sampai setelah masa pemeliharaan selesai, masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk mengoperasikan atau memperbaiki fasilitas tersebut. Akibatnya, investasi yang sudah dikeluarkan menjadi kurang maksimal manfaatnya,” tegasnya.
Menurut Yoyok, pengembangan energi terbarukan harus dibarengi dengan program pelatihan, edukasi, dan pendampingan yang berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga mampu menjaga keberlangsungan fasilitas energi yang telah dibangun.
Ia berharap momentum evaluasi pascapemadaman listrik ini dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mempercepat diversifikasi sumber energi sekaligus memperkuat ketahanan energi Jawa Timur dalam menghadapi tantangan kebutuhan listrik yang terus meningkat.
Dengan dukungan teknologi yang tepat, sumber daya manusia yang terampil, serta keterlibatan masyarakat, energi terbarukan diyakini dapat menjadi salah satu solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan listrik konvensional sekaligus memperkuat kemandirian energi daerah. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
