Kritisi Pemerintah, PDI Perjuangan Kabupaten Malang Kritisi Program MBG
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto menegaskan, bahwa posisi politik PDI Perjuangan saat ini sebagai partai penyeimbang pemerintah.
TIMES Indonesia,
A-AA+
MALANG – Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto menegaskan, bahwa posisi politik PDI Perjuangan saat ini sebagai partai penyeimbang pemerintah.
Menurutnya, PDI Perjuangan akan tetap mendukung program pemerintah yang dinilai baik, namun tidak akan segan memberikan kritik manakala harus dilakukan demikian.
Advertisement
"PDI Perjuangan hari ini menjadi satu-satunya partai, di luar Nasdem dan PKS, yang tidak bergabung pemerintahan. Tapi PDI Perjuangan menjadi tidak partai oposisi, tetapi kita penyeimbang," tegas Didik, usai acara puncak Bulan Bung Karno, di Kantor DPC PDI Perjuangan, Rabu (24/6/2026) malam.
PDI Perjuangan Ikut mendukung program-program pemerintah yang bagus, tetapi akan memberikan kritisi yang keras kalau memang itu tidak sesuai dengan rel dan riilnya.
Salah satu fokus perhatian, kata Didik, adalah terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Didik menegaskan, PDI Perjuangan mendukung program tersebut, namun meminta pelaksanaannya perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran.
"Bagaimana MBG itu pelaksanaannya harus diatur sedemikian rupa. Tidak harus secara keseluruhannya dengan jumlah total (anggaran) yang besar, tetapi dimungkinkan diberikan terbatas sebagai role model terlebih dahulu. Dilakukan, pencatatan terhadap warga atau anak-anak kita yang tepat, berhak untuk menerima," katanya.
Didik lalu mencontohkan, wilayah yang masih dalam kondisi tingkat kemiskinan tinggi, untuk dapat menjadi prioritas penerima MBG.
Sementara, untuk masyarakat di daerah yang sudah mandiri secara ekonomi, MBG dapat diarahkan pada program lain, seperti bantuan pendidikan.
"Di saat desa-desanya sudah menjadi desa mandiri, secara ekonomi warga masyarakatnya sudah cukup, maka seyogianya program MBG itu bisa dialihkan dengan program-program yang lain, satu di antaranya untuk biaya pendidikan," tuturnya.
Dikatakan Didik, kalau untuk Kabupaten Malang secara khusus, mestinya harus juga dilakukan mapping, terhadap sekolah-sekolah dan sebaran kemiskinan.
"Pada saat (anggaran MBG) itu dialihkan pada biaya pendidikan, maka anak-anak kita untuk 10 atau 30 tahun mendatang, mereka bisa akan merubah (masa depan) nasibnya," tandasnya.
Terlebih, apa yang dialami warga masyarakat walau dikatakan pendidikan gratis, namun menurutnya pada kenyataannya di lapangan masih ada tambahan-tambahan kebutuhan pendidikan. Ini karena memang pembiayaan operasional sekolah masih belum memenuhi standar. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
PenulisKhoirul AminAhli Madya Bahasa Inggris Dan Dunia Usaha Universitas Negeri Malang (2001). Bergabung di TIMES Indonesia sejak Oktober 2024. Meliput berbagai topik, termasuk politik, hukum, sains (pendidikan), seni, budaya dan kegiatan sosial keagamaan.
