Fraksi NasDem DPRD Banyuwangi Usulkan Penambahan Dermaga untuk Urai Kemacetan Pelabuhan Ketapang

BANYUWANGI – Mengurai benang kusut kemacetan panjang yang kerap terjadi di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi perhatian serius kalangan legislatif. Fraksi NasDem DPRD Banyuwangi mengusulkan penambahan jumlah dermaga sebagai solusi konkret untuk mempercepat proses angkut penumpang dan kendaraan.

Usulan tersebut disampaikan langsung oleh anggota Fraksi NasDem DPRD Banyuwangi, Zamroni SH. Menurutnya, penambahan fasilitas dermaga sangat mendesak agar penumpukan kendaraan yang mengular hingga berkilo-kilo meter tidak terus berulang, terutama saat momentum hari besar nasional dan musim liburan.

Sebagai informasi, Pelabuhan ASDP Ketapang merupakan jalur vital nasional yang menghubungkan Pulau Jawa, Bali, hingga wilayah Indonesia Timur. Saat ini, Pelabuhan Ketapang mengoperasikan 9 dermaga, sedangkan Pelabuhan Gilimanuk di Bali hanya memiliki 7 dermaga. Ketimpangan jumlah dermaga ini dinilai sangat berpengaruh terhadap ritme dan waktu bongkar muat kapal.

“Dengan jumlah dermaga yang lebih memadai, tentunya akan memperlancar proses bongkar muat penumpang. Apalagi saat ini sudah tidak ada lagi antrean beli tiket, karena semua sudah digitalisasi,” ujar Zamroni, Kamis (25/6/2026).

Meski sistem ticketing sudah berbasis digital, Anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi ini memberikan catatan kritis. Dia menekankan pentingnya akurasi data manifest atau data penumpang kapal. Validitas data ini krusial demi menjamin hak-hak penumpang, sekaligus mengantisipasi hal-hal di luar kendali seperti kecelakaan laut atau kapal tenggelam.

Selain infrastruktur, Zamroni juga menyoroti aspek operasional di lapangan. Dia mendesak pihak ASDP Ketapang dan perusahaan pemilik kapal untuk memperketat pengawasan. Hal ini bertujuan memastikan tidak ada permainan oknum dalam mengatur antrean bongkar muat kendaraan.

"Antrean kendaraan yang datang lebih awal harus dipastikan langsung bisa masuk kapal sesuai jadwal bongkar muat," tegas legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Banyuwangi tersebut.

Sektor administrasi juga tak luput dari perhatiannya. Karena sudah berbasis digital, Zamroni meminta ASDP Ketapang mempercepat proses administrasi bongkar muat. Harapannya, sesaat setelah kapal bersandar, proses bongkar muat bisa langsung berjalan tanpa harus tertahan menunggu surat-surat administratif selesai diproses.

Lebih jauh, Fraksi NasDem mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi untuk mengubah cara pandang terhadap Pelabuhan ASDP Ketapang. Kawasan ini tidak boleh hanya dilihat sebagai jalur perlintasan transportasi semata, melainkan harus ditangkap sebagai peluang besar untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemkab Banyuwangi diharapkan mampu mendorong lahirnya pengusaha penyedia jasa penyeberangan dari warga lokal. Langkah ini dinilai strategis untuk menyerap tenaga kerja lokal sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi PAD Banyuwangi.

Seperti diberitakan, sebagai bentuk respons cepat terhadap keluhan masyarakat terkait kemacetan, Komisi IV DPRD Banyuwangi, pada Kamis (25/6/2026), telah menerjunkan tim untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pelabuhan ASDP Ketapang. Dalam sidak tersebut, rombongan wakil rakyat ditemui langsung oleh General Manager ASDP Cabang Ketapang Banyuwangi, Arief Eko Kurniansjah, untuk merumuskan langkah taktis penanganan kemacetan ke depan. (D)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.