DPRD Banyuwangi Usulkan Kapal di Bawah 2.000 GT Tak Lagi Beroperasi di Lintasan Ketapang-Gilimanuk

BANYUWANGI – Kemacetan yang kerap terjadi di jalur penyeberangan Selat Bali mendorong DPRD Banyuwangi mengusulkan evaluasi terhadap operasional kapal di lintasan Ketapang-Gilimanuk. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Banyuwangi, Suwito, meminta kapal berukuran di bawah 2.000 Gross Tonnage (GT) tidak lagi beroperasi di lintasan tersebut.

Menurut Suwito, kapal berkapasitas kecil dinilai kurang mampu mengakomodasi tingginya volume kendaraan sehingga berkontribusi terhadap lambatnya proses penyeberangan dan memicu antrean panjang.

"Kapal-kapal kecil itu supaya tidak di Banyuwangi lagi," ujar Suwito, Jumat (26/6/2026).

Ia menegaskan DPRD Banyuwangi tidak menolak investasi di sektor maritim. Namun, seluruh pemangku kepentingan perlu melihat kondisi di lapangan secara objektif agar kapasitas pelayanan penyeberangan dapat ditingkatkan.

"Mari kita sama-sama berpikir bagaimana pelayanan di Pelabuhan Ketapang bisa lebih maksimal sehingga kemacetan yang terjadi saat ini dapat terurai dengan baik," katanya.

Selain ukuran kapal, Suwito juga menyoroti ketidakseimbangan jumlah dermaga antara Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk. Saat ini, Pelabuhan Ketapang memiliki sembilan dermaga, sedangkan Pelabuhan Gilimanuk mengoperasikan tujuh dermaga.

"Ini juga menjadi persoalan bagi kapal untuk bersandar," ujarnya.

Menurutnya, kapasitas sejumlah dermaga yang masih terbatas turut memengaruhi kelancaran arus penyeberangan. Karena itu, ia mendorong peningkatan kapasitas dermaga, terutama yang saat ini masih memiliki daya dukung di bawah 50 ton.

"Kalau perbaikan dermaga tidak dilakukan, kemacetan tidak akan terurai karena kendaraan logistik yang paling banyak mengantre," kata Suwito.(D) 

Pewarta : Fazar Dimas 

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.