Surat DPP PDI Perjuangan ke BGN, Minta Data Kader yang Main Program MBG
DPP PDI Perjuangan mengirim surat kepada Badan Gizi Nasional untuk meminta data Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari klarifikasi internal atas dugaan penyimpangan.
JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan mengirimkan surat kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang berisi permohonan data dan informasi terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Surat bernomor 553/EX/DPP/VI/2026 tertanggal 22 Juni 2026 itu ditujukan kepada Kepala Badan Gizi Nasional di Jakarta. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.
Dalam surat itu dijelaskan bahwa permintaan data merupakan tindak lanjut dari Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 940/IN/DPP/II/2026 tanggal 24 Februari 2026 mengenai instruksi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
DPP PDI Perjuangan menyebut, instruksi tersebut mengingatkan seluruh kader partai di tiga pilar, yakni struktural, legislatif, dan eksekutif, untuk tidak memanfaatkan Program MBG guna memperoleh keuntungan finansial maupun manfaat material lainnya.
Selain sebagai bagian dari pengawasan internal, partai juga menyebut permintaan data dilakukan menyusul adanya informasi mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.
Dalam surat itu disebutkan, "Permohonan ini juga berkaitan dengan berkembangnya informasi mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG yang saat ini sedang dalam proses penegakan hukum oleh aparat yang berwenang, sehingga diperlukan langkah-langkah klarifikasi dan verifikasi internal Partai terhadap pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan kader Partai."
Karena itu, DPP PDI Perjuangan meminta Badan Gizi Nasional memberikan sejumlah data yang dibutuhkan untuk proses klarifikasi internal.
Data yang diminta meliputi nama individu, badan usaha, yayasan, koperasi maupun pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan Program MBG dan diduga memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kader PDI Perjuangan pada tiga pilar partai.
Selain itu, Surat DPP yang ditandatangani oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga meminta penjelasan mengenai bentuk keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam Program MBG, beserta data pendukung lain yang dinilai relevan untuk kepentingan klarifikasi dan penegakan disiplin organisasi.
DPP PDI Perjuangan juga menegaskan bahwa data yang diberikan tidak akan digunakan di luar kepentingan internal partai.
"Data dan informasi yang diberikan akan digunakan semata-mata untuk kepentingan internal organisasi dalam rangka penegakan etika dan disiplin Partai serta dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kutipan dalam surat tersebut.
Surat itu ditutup dengan ucapan terima kasih atas perhatian dan kerja sama Badan Gizi Nasional.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Badan Gizi Nasional terkait surat tersebut. Demikian pula, belum ada penjelasan lanjutan dari DPP PDI Perjuangan mengenai tindak lanjut atas permohonan data tersebut. TIMES Indonesia masih berupaya memperoleh konfirmasi dari kedua belah pihak.(*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
