Transformasi PTPN Tak Boleh Korbankan Karyawan, DPR RI Dorong Hilirisasi dan Swasembada Pangan
Transformasi besar yang tengah dijalankan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan. Ia mengingatkan, agenda restrukturisasi perusahaan harus berjalan beriringan.
BONDOWOSO – Transformasi besar yang tengah dijalankan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan. Ia mengingatkan, agenda restrukturisasi perusahaan harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap hak-hak karyawan, dan penguatan kontribusi PTPN bagi ketahanan pangan nasional.
Nasim Khan mengaku sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) beserta jajaran subholding, Senin (6/7/2026) lalu.
Menurut Nasim, transformasi yang dilakukan PTPN merupakan langkah strategis karena mencakup pembenahan di berbagai sektor, mulai restrukturisasi bisnis, administrasi, manajemen hingga digitalisasi. Namun, ia mengingatkan agar perubahan tersebut tetap berpijak pada aspek kemanusiaan.
"PTPN selama ini berada dalam fase transformasi. Ada transformasi, restrukturisasi bisnis, restrukturisasi administratif, restrukturisasi manajemen, digital, dan lain-lain. Itu semua tidak mudah," ujarnya.
Nasim menegaskan, pembenahan perusahaan harus diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah, terutama hilirisasi industri perkebunan dan percepatan swasembada pangan.
Ia menilai berbagai komoditas unggulan yang dikelola PTPN, seperti kelapa sawit, gula, kopi, hingga tembakau, memiliki peluang besar dikembangkan menjadi produk turunan bernilai tambah.
Langkah tersebut diyakini mampu memperkuat daya saing industri nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Apalagi komoditas kopi juga disumbang dari Bondowoso.
"Hilirisasi menjadi sangat penting. Dari bahan turunan kelapa sawit, gula, dan komoditas lainnya bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan dalam negeri sehingga dapat mengurangi impor," katanya saat dikonfirmasi di Bondowoso, Jumat (10/7/2026).
Selain mendorong hilirisasi, Nasim juga meminta PTPN memperkuat sektor riset dan inovasi. Menurutnya, pengembangan laboratorium, peningkatan aktivitas penelitian, serta keterlibatan tenaga ahli menjadi kunci untuk melahirkan produk-produk baru yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Ia juga menilai paparan manajemen PTPN belum sepenuhnya menggambarkan arah strategis perusahaan dalam mendukung program hilirisasi maupun target swasembada pangan. Karena itu, Komisi VI DPR RI meminta direksi menyampaikan dokumen yang lebih komprehensif sebagai bahan pengawasan.
Di sisi lain, legislator asal Jawa Timur itu mengungkapkan telah menerima berbagai aspirasi dari para karyawan PTPN yang merasa khawatir terhadap dampak restrukturisasi perusahaan.
Ia menekankan bahwa proses penggabungan maupun penataan ulang organisasi tidak boleh mengurangi hak-hak pekerja yang telah lama mengabdi kepada perusahaan.
"Jangan sampai karena restrukturisasi atau penggabungan perusahaan, hak-hak karyawan justru dikurangi atau tidak dipikirkan. Itu harus menjadi komitmen Direksi," tegasnya.
Ia berharap transformasi yang sedang berlangsung dapat menghasilkan perusahaan perkebunan negara yang semakin modern, kompetitif, sekaligus tetap memberikan kepastian dan perlindungan bagi seluruh karyawannya.(*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
