MPR RI Dorong Penguatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan Hadapi Ancaman Gempa

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa kesiapsiagaan masyarakat harus menjadi bagian penting dalam strategi menghadapi ancaman bencana di Indonesia. Upaya tersebut perlu dibangun melalui edukasi mitigasi bencana yang menyeluruh, didukung penguatan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi.

"Langkah antisipatif terhadap ancaman bencana di tanah air harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari penguatan infrastruktur, optimalisasi teknologi, hingga kesiapsiagaan masyarakat," kata Lestari saat membuka diskusi daring bertema Peningkatan Aktivitas Seismik di Pasifik: Implikasi dan Langkah Antisipatif bagi Indonesia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (15/7/2026).

Diskusi yang dimoderatori Tantri Moerdopo, Tim Ahli Wakil Ketua MPR RI, menghadirkan Analis Kebencanaan Ahli Madya BNPB Maryanto, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto, Peneliti Senior Bidang Tsunami BRIN Widjo Kongko, serta Direktur Yayasan Skala Indonesia Tri Nirmala Ningrum sebagai penanggap.

Lestari mengatakan, memasuki pertengahan 2026 aktivitas kegempaan di kawasan Cincin Api Pasifik (Pacific Ring of Fire) menunjukkan dinamika yang tinggi. Kondisi tersebut ditandai dengan rentetan gempa bermagnitudo besar di sejumlah wilayah yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat.

Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat kesiapan infrastruktur sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mitigasi bencana. Selain itu, kolaborasi lintas sektor juga harus diperkuat untuk membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.

Anggota Komisi X DPR RI yang akrab disapa Rerie itu juga mendorong agar aktivitas seismik yang terus terjadi diantisipasi melalui penguatan mekanisme ketahanan adaptif masyarakat.

Aktivitas Gempa Masih Tinggi

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengungkapkan, sepanjang 2025 tercatat 43.439 kejadian gempa di Indonesia. Menurutnya, gempa merupakan bencana yang tidak dapat diprediksi sehingga kesiapsiagaan menjadi faktor utama dalam mengurangi risikonya.

Ia menjelaskan, sumber gempa di Indonesia berasal dari dua mekanisme utama, yakni zona subduksi atau megathrust serta sesar aktif. Indonesia memiliki 14 segmen megathrust yang berpotensi memicu gempa bermagnitudo di atas 8,5.

Selain guncangan, gempa juga dapat memicu longsor, likuefaksi, tsunami, runtuhan batu, hingga berbagai dampak ikutan yang berpotensi menimbulkan korban jiwa.

Karena itu, Wijayanto menilai upaya mitigasi harus dilakukan secara konsisten melalui pemanfaatan peta rawan bencana, penguatan sistem informasi kebencanaan, serta penyusunan materi mitigasi yang mudah dipahami masyarakat.

Ancaman Tsunami dan Pentingnya Peringatan Dini

Peneliti Senior Bidang Tsunami BRIN Widjo Kongko menjelaskan sekitar 60 persen tsunami dipicu gempa tektonik, sedangkan 22 persen lainnya berasal dari aktivitas vulkanik.

Ia menyebutkan, selama kurun 1700–2022 terjadi 13 tsunami besar di kawasan Samudra Pasifik yang turut berdampak ke Indonesia.

Menurut Widjo, Indonesia telah memanfaatkan sistem Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) sejak 11 November 2008. Sistem tersebut mampu memberikan peringatan dini tsunami dalam waktu kurang dari tiga menit sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan evakuasi.

Namun, tantangan masih besar karena sekitar 60 persen kota di Indonesia berada di kawasan pesisir yang rawan tsunami. Di wilayah tersebut juga terdapat berbagai objek vital seperti pembangkit listrik, kawasan industri, dan destinasi pariwisata.

Karena itu, Widjo menekankan pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana sekaligus memperkuat sistem peringatan dini sebagai bagian dari upaya membangun kesiapsiagaan nasional.

Koordinasi dan Kesiapan Daerah

Analis Kebencanaan Ahli Madya BNPB Maryanto mengungkapkan, hingga pertengahan 2026 tercatat 1.189 kejadian bencana di Indonesia yang didominasi bencana hidrometeorologi.

Meski jumlahnya lebih sedikit, menurutnya bencana geologi seperti gempa bumi memiliki dampak yang jauh lebih besar.

Maryanto menegaskan logistik menjadi elemen penting dalam penanggulangan bencana. Namun, kerusakan infrastruktur akibat gempa kerap menghambat distribusi bantuan sehingga koordinasi antarlembaga menjadi sangat krusial.

Ia juga menyoroti masih adanya hambatan birokrasi dan ego sektoral dalam penanganan bencana di lapangan. Karena itu, kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat harus terus diperkuat agar respons terhadap bencana dapat berjalan lebih efektif.

Sementara itu, Direktur Yayasan Skala Indonesia Tri Nirmala Ningrum menilai Indonesia sebenarnya telah memiliki pengetahuan dan sistem pemantauan bencana yang memadai.

Namun, menurutnya, kapasitas teknologi tersebut belum sepenuhnya diimbangi kesiapan sosial masyarakat saat bencana terjadi.

"Input teknologi dan pengetahuan tidak diimbangi dengan kesiapan secara sosial dalam menghadapi bencana," ujarnya.

Tri menekankan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan dan penanggulangan bencana menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun budaya kesiapsiagaan di Indonesia. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.