Lestari Moerdijat Dorong Kolaborasi Multi-Pihak untuk Jaga Gerakan Literasi di Tengah Keterbatasan Anggaran Perpusnas

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong lahirnya kolaborasi lintas sektor untuk menjaga keberlanjutan gerakan literasi nasional di tengah keterbatasan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Menurutnya, sinergi pemerintah, dunia usaha, pegiat literasi, dan masyarakat menjadi solusi agar upaya meningkatkan budaya baca tidak terhenti.

"Sejumlah langkah nyata harus segera dilakukan agar gerakan literasi nasional tidak terhenti. Menghidupkan gotong royong dan kreativitas di semua lini bisa menjadi solusi bagi keberlanjutan gerakan literasi," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/7).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pemangkasan anggaran Perpusnas. Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi X DPR RI pada Kamis (16/7), Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz mengungkapkan pagu anggaran lembaganya pada 2026 sebesar Rp377,9 miliar, turun dari Rp721,6 miliar pada 2025.

Akibat penurunan anggaran tersebut, program pembagian buku gratis ke desa dan taman bacaan yang selama ini dijalankan Perpusnas terpaksa dihentikan.

Menurut Lestari, program peningkatan literasi masyarakat harus dijalankan secara berkelanjutan dan tidak boleh bergantung pada satu institusi saja.

Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu diperkuat melalui langkah-langkah nyata agar akses masyarakat terhadap bahan bacaan tetap terjaga.

Rerie, sapaan akrab Lestari, juga menyoroti data terbaru Perpusnas yang menunjukkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) nasional per Maret 2026 masih berada di angka 40,6, yang masuk kategori rendah.

Karena itu, ia mendorong sejumlah langkah konkret, antara lain memperkuat peran pemerintah daerah dalam membangun budaya baca serta meningkatkan kolaborasi dengan dunia usaha, pegiat literasi, dan komunitas.

"Salah satu problem utama literasi bukan semata ketiadaan minat baca, tetapi masih rendahnya akses terhadap bahan bacaan bermutu. Butuh kreativitas bersama untuk menjangkau hingga pelosok, misalnya dengan memaksimalkan peran Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang tersebar di daerah," ujarnya.

Selain memperkuat kolaborasi, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu juga mendorong lahirnya kebijakan fiskal yang lebih mendukung industri buku, seperti penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) buku dan pajak atas kertas sebagai bahan baku penerbitan.

Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap buku berkualitas sekaligus mendukung ekosistem literasi nasional.

"Literasi adalah fondasi kedaulatan bangsa. Jika generasi penerus tak mampu menelaah informasi dengan baik karena rendahnya kemampuan literasi, hal itu berpotensi menggerus kedaulatan bangsa di masa datang," pungkas Rerie.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.