Eddy Soeparno Dorong Reformasi Subsidi Tepat Sasaran demi Percepat Transisi Energi

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa reformasi subsidi energi dan transisi energi merupakan dua agenda yang berbeda, namun harus dijalankan secara bersamaan. Menurutnya, reformasi subsidi bertujuan mewujudkan keadilan sosial, sedangkan transisi energi menjadi strategi dekarbonisasi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Eddy saat menjadi pembicara dalam diskusi Kompas Institute bertema "Reformasi Subsidi Energi: Mewujudkan Kebijakan yang Tepat Sasaran untuk Ketahanan Energi dan Transisi Energi Indonesia" Selasa, 21 Juli 2026.

Eddy menilai, persoalan utama subsidi energi selama ini adalah ketidaktepatan sasaran. Sebagian besar subsidi, kata dia, justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang tidak berhak.

"Di sinilah pentingnya melihat reformasi subsidi bukan sebagai upaya mengurangi perlindungan, tetapi mengubah cara negara melindungi rakyatnya, sehingga kelompok rentan benar-benar mendapatkan haknya secara adil dan efisien," ujarnya.

Ia menegaskan, reformasi subsidi harus berlandaskan prinsip right-sizing dan right-targeting. Dengan demikian, anggaran negara dapat dimanfaatkan lebih efektif untuk melindungi masyarakat rentan sekaligus mendukung investasi di sektor energi masa depan.

Menurut Eddy, salah satu opsi yang dapat ditempuh adalah mengubah skema subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi langsung kepada penerima manfaat berdasarkan data yang akurat. Langkah tersebut dinilai dapat membuka ruang fiskal yang lebih luas.

"Reformasi subsidi adalah strategi untuk mengalihkan sumber daya negara dari konsumsi yang tidak tepat sasaran menuju investasi produktif, termasuk untuk mempercepat transisi energi," katanya.

Ia menjelaskan, apabila subsidi energi fosil yang tidak tepat sasaran berhasil ditekan, pemerintah akan memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar untuk mengembangkan energi terbarukan, memperkuat infrastruktur energi, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

Eddy juga mengingatkan bahwa transisi energi tidak akan berkelanjutan tanpa reformasi subsidi. Sebaliknya, reformasi subsidi tanpa arah transisi energi yang jelas hanya akan menjadi langkah penghematan jangka pendek tanpa menghasilkan perubahan struktural.

"Kalau reformasi subsidi berjalan sendiri tanpa transisi energi, kita hanya menghemat tanpa mengubah struktur. Tapi kalau transisi energi berjalan tanpa reformasi subsidi, kita akan menghadapi tekanan fiskal yang berat. Keduanya harus berjalan beriringan," tegasnya.

Lebih lanjut, Eddy menyoroti dinamika geopolitik global yang semakin memperkuat urgensi integrasi kedua agenda tersebut. Ketergantungan Indonesia terhadap impor energi, menurutnya, membuat perekonomian nasional rentan terhadap gangguan pasokan dan fluktuasi harga energi dunia.

"Dalam situasi seperti ini, reformasi subsidi dapat mengurangi beban fiskal, sementara transisi energi memperkuat kemandirian energi dalam jangka panjang. Kita juga harus memperbaiki struktur kebijakan, termasuk subsidi. Di situlah titik temu urgensi pembenahan subsidi dan transisi energi," ujarnya.

Menurut Eddy, Indonesia memiliki peluang besar menjadikan transisi energi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru, tidak hanya untuk mengurangi impor energi, tetapi juga mendorong lahirnya industri hijau dan lapangan kerja hijau.

"Kita memiliki peluang besar untuk membangun industri hijau yang menyerap tenaga kerja hijau. Jadi, green industries dan green jobs bukan sekadar jargon, tetapi dapat direalisasikan melalui transisi energi yang berbasis pada pengembangan industri nasional," ucapnya. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.