Bawaslu Pangandaran Cetak Kader Pengawas Partisipatif, Libatkan Generasi Muda Sambut Pemilu 2029
Bawaslu Pangandaran gelar Pendidikan Pengawasan Partisipatif 2026 untuk membentuk kader muda pengawas Pemilu, sebagai bekal menuju Pemilu 2029 yang bermartabat dan berintegritas.
PANGANDARAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran mulai mempersiapkan pengawasan Pemilu 2029 dengan memperkuat peran generasi muda melalui kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Tahun 2026.
Sebanyak 20 peserta dari berbagai organisasi kepemudaan mengikuti diskusi tatap muka yang digelar di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Pangandaran.
Kegiatan bertema "Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu Tahun 2029 yang Bermartabat" itu dibuka oleh Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Nuryamah, serta dihadiri Ketua dan Anggota Bawaslu Pangandaran, Ketua KPU Pangandaran, dan Kepala Kesbangpol Kabupaten Pangandaran.
Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Nuryamah, mengatakan program P2P merupakan upaya membangun kader pengawas partisipatif yang mampu menjadi penggerak pengawasan pemilu di tengah masyarakat.
"Program ini tidak berhenti pada pelatihan saja. Kami ingin para peserta menjadi kader yang mampu menyebarluaskan pengetahuan tentang pengawasan pemilu kepada masyarakat sehingga pengawasan menjadi tanggung jawab bersama," kata Nuryamah.
Ia menjelaskan, keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya bergantung pada penyelenggara, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah pelanggaran serta menjaga integritas demokrasi.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Iwan Yudiawan, menuturkan Pendidikan Pengawasan Partisipatif menjadi wadah bagi generasi muda untuk memahami berbagai aspek kepemiluan, mulai dari pencegahan hingga penanganan dugaan pelanggaran.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya demokrasi sangat penting agar pelaksanaan pemilu berlangsung jujur, adil, dan bebas dari praktik-praktik yang mencederai demokrasi, termasuk politik uang.
"Kami ingin masyarakat semakin sadar bahwa pengawasan pemilu bukan hanya tugas Bawaslu. Siapa pun bisa berperan mengawasi dan mengingatkan jika menemukan potensi pelanggaran," ujar Iwan.
Anggota Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Ade Ajat Sudrajat, menambahkan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 menjadi bekal penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu 2029.
Ia berharap para peserta mampu menjadi agen perubahan yang aktif mengedukasi masyarakat sekaligus mengawal proses demokrasi agar menghasilkan pemimpin yang berintegritas.
Sebagai tindak lanjut, seluruh peserta diwajibkan menyusun rencana aksi yang akan didampingi oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran. Langkah tersebut diharapkan mampu melahirkan kader pengawas partisipatif yang aktif berkontribusi dalam menciptakan Pemilu 2029 yang bermartabat, berintegritas, dan mendapat kepercayaan masyarakat. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
