Fraksi PKB DPRD Banyuwangi Minta Pemkab Hati-Hati Merumuskan Program DAD

BANYUWANGI – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Jawa Timur, meluncurkan program Dana Abadi Daerah (DAD) memantik respon dari Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) setempat. Melalui Fraksi, partai berlambang bola dunia ini meminta pemangku kebijakan mengedepankan prinsip kehati-hatian karena program tersebut bersumber dari penjualan aset saham daerah.

Diketahui, modal awal pembentukan program DAD ini rencananya akan diambil dari hasil penjualan aset saham Pemkab Banyuwangi di PT Merdeka Copper Gold Tbk, yang merupakan induk perusahaan tambang emas PT Bumi Suksesindo (PT BSI).

Ketua DPC PKB Banyuwangi, sekaligus anggota Fraksi PKB DPRD Banyuwangi, Dr. Zaki Al Mubarok, M.Si, menegaskan agar eksekutif tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Kajian mendalam dari berbagai aspek sangat mutlak diperlukan sebelum melepas aset daerah.

“Karena kebijakan melepas saham di PT Merdeka dengan tergesa-gesa tanpa kajian yang memadai dan aturan hukum yang jelas akan menimbulkan polemik. Hal itu bisa berujung pada adanya kelompok yang diuntungkan, dan di sisi lain ada masyarakat Banyuwangi yang dirugikan,” ucap Zaki, Jumat (24/7/2026).

Masukan kritis tersebut sengaja dilontarkan sebagai bentuk kecintaan terhadap Bumi Blambangan. Langkah ini juga menjadi aksi nyata dalam momentum perayaan Hari Lahir (Harlah) PKB ke-28 yang mengusung tema "Arah Baru Ekonomi Konstitusi".

Sikap fraksi hijau ini merupakan pengejawantahan dari arahan dan konsistensi Ketua Umum DPP PKB, Dr. (HC). Drs. A. Muhaimin Iskandar, M.Si., dalam memperjuangkan Pasal 33 UUD 1945. Dalam konteks lokal, DPC PKB Banyuwangi berkomitmen fokus mengawal dan memperjuangkan implementasi pasal tersebut.

"Tujuannya jelas, agar seluruh kekayaan alam yang dimiliki Banyuwangi benar-benar kembali untuk kesejahteraan rakyat Banyuwangi. Investasi yang berorientasi Sumber Daya Alam (SDA) di Banyuwangi harus dikendalikan dan mampu menjadi penggerak utama kemandirian ekonomi serta pemberdayaan masyarakat," tegasnya.

Sebelumnya, Pemkab Banyuwangi merencanakan program DAD sebagai instrumen "tabungan investasi" jangka panjang. Program ini diproyeksikan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, memperkuat kemandirian fiskal, dan membiayai berbagai program prioritas masyarakat di masa depan.

Namun, karena salah satu sumber anggarannya berasal dari divestasi atau penjualan saham daerah di perusahaan tambang, PKB Banyuwangi mengingatkan agar formulasinya dirumuskan secara matang demi menghindari kerugian publik di kemudian hari. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.