Sinergi MPR dan Gereja: Menjaga Benteng Kebangsaan dari Mamasa

MAMASA – Di tengah tantangan polarisasi sosial dan dinamika geopolitik global yang kian memanas, daerah pedalaman dan basis keagamaan justru memegang peranan krusial sebagai benteng pertahanan karakter bangsa. Realitas inilah yang mengemuka dalam Sidang Majelis Sinode Am (SMSA) XXI Gereja Toraja Mamasa (GTM) di Klasis Balla Sattoko, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Jumat (24/7/2026).

Forum tertinggi pimpinan gereja, tokoh masyarakat, hingga utusan jemaat GTM tersebut tidak hanya berfokus pada evaluasi internal dan penentuan arah pelayanan keagamaan. Lebih dari itu, momentum ini dimanfaatkan oleh MPR RI untuk merajut kembali rajutan kebangsaan di kawasan timur Indonesia melalui skema dialog kebangsaan.

Pimpinan Badan Penganggaran MPR RI, Ajbar, menilai lembaga keagamaan bukan sekadar wadah spiritualitas, melainkan elemen strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Gereja memiliki peran krusial dalam membangun karakter masyarakat. Nilai kasih, persaudaraan, toleransi, dan gotong royong yang diajarkan gereja sejalan dengan semangat kebangsaan," ujar Ajbar di hadapan ratusan peserta sinode.

Mengaktualisasikan Empat Pilar di Akar Rumput

Pendekatan MPR RI melalui Sarasehan Kebangsaan di Sidang Sinode GTM menjadi potret nyata dari pentingnya kontekstualisasi Empat Pilar MPR RI—Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika—dalam ranah praktis kehidupan beragama.

Secara sosiologis, institusi keagamaan seperti Gereja Toraja Mamasa memiliki pengaruh kultural yang mengakar kuat hingga ke tingkat jemaat terkecil. Mengintegrasikan narasi kebangsaan dalam agenda internal gereja dinilai sebagai langkah afirmatif untuk memastikan bahwa ajaran agama dan komitmen bernegara berjalan saling menguatkan, bukan saling meniadakan.

Tingginya antusiasme peserta dalam dialog interaktif tersebut menunjukkan kebutuhan akan ruang-ruang diskusi kebangsaan yang inklusif di daerah. Di tengah arus informasi yang cepat dan berpotensi memecah belah, penguatan wawasan kebangsaan berbasis komunitas agama menjadi filter efektif penangkal paham ekstremisme dan intoleransi.

Langkah kolaboratif ini mempertegas posisi MPR RI dalam merangkul seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara pemerintah dan organisasi keagamaan diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremoni, melainkan terus bertransformasi menjadi aksi nyata dalam merawat nilai toleransi, merawat perbedaan, serta membangun manusia Indonesia yang berkarakter dan religius. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.