Peringati 30 Tahun Kudatuli, Anggota DPR Sonny T. Danaparamita Serukan Semangat "Kami Tidak Akan Lupa"
Tragedi Kudatuli bukan sekadar catatan sejarah, melainkan sebuah tragedi kemanusiaan dan wujud nyata pembunuhan terhadap demokrasi.
BANYUWANGI – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, mengajak masyarakat untuk merenungkan kembali pentingnya menjaga iklim demokrasi dan menolak secara tegas kembalinya watak otoritarianisme di Indonesia.
Pesan kebangsaan tersebut disampaikannya dalam acara peringatan 30 Tahun Tragedi 27 Juli 1996 (Kudatuli) yang digelar di Rumah Aspirasi GARASI (GriyA Rajut AspiraSI), Banyuwangi, pada Senin (27/7/2026).
Dalam momentum tersebut, Sonny menyuarakan pesan perjuangan bertajuk "Kami Tidak Akan Lupa". Menurutnya, insiden penyerangan kantor sah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) oleh kekuasaan otoriter yang memanfaatkan aparatur negara tiga dekade silam harus terus menjadi pengingat abadi bagi bangsa Indonesia.
"Tragedi Kudatuli bukan sekadar catatan sejarah, melainkan sebuah tragedi kemanusiaan dan wujud nyata pembunuhan terhadap demokrasi. Kami tidak akan lupa pada peristiwa tersebut," ujar Sonny.
Lebih lanjut, Sonny menegaskan bahwa sesuai dengan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, refleksi peringatan ini diselenggarakan bukan untuk memelihara dendam masa lalu. Sebaliknya, langkah ini merupakan komitmen tegas untuk memastikan agar kekerasan atas nama negara dan penindasan terhadap kedaulatan rakyat tidak pernah terulang kembali.
Pentingnya Edukasi Sejarah Lintas Generasi
Peringatan 30 Tahun Kudatuli di Banyuwangi ini menjadi sorotan karena mempertemukan tokoh lintas generasi, mulai dari senior partai hingga kalangan muda.
Akademisi asal Banyuwangi, Sahru Romadhoni, yang turut hadir dalam forum tersebut menyampaikan bahwa berbagai dokumen sejarah telah secara jelas membuktikan bahwa peristiwa Kudatuli murni terjadi akibat watak kekuasaan Orde Baru yang menindas. Kesaksian sejarah ini dinilai krusial agar generasi muda tidak lagi memberikan ruang bagi penguasa anti-kritik yang berupaya mematikan prinsip check and balances.
Dari perspektif generasi penerus, Kader Muda PDI Perjuangan, Prayogi Adi Pratama, menilai momentum ini sebagai edukasi politik yang sangat penting.
"Sebagai kader yang lahir pasca-kerusuhan 27 Juli 1996, kami hanya dapat membaca berdasarkan sejarah yang tertulis. Kami juga ingin mendengarkan testimoni para senior partai yang merasakan langsung bagaimana pembungkaman dan hilangnya kebebasan dalam berdemokrasi terjadi pada masa itu," jelasnya.
Komitmen Pengawalan Demokrasi di Parlemen
Selain menggelar refleksi di Rumah Aspirasi GARASI dan DPC PDI Perjuangan Banyuwangi, Sonny juga memastikan bahwa pesan "Kami Tidak Akan Lupa" disiarkan secara merata melalui kegiatan serupa di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo.
Sebagai legislator, Sonny berkomitmen untuk mewujudkan semangat perlawanan terhadap ketidakadilan masa lalu ke dalam wujud kerja politik dan konstitusional di parlemen saat ini.
"Sebagai anggota Fraksi PDI Perjuangan, saya akan menggunakan peristiwa 27 Juli ini sebagai landasan dan semangat saya dalam melakukan fungsi pengawasan agar segala kebijakan publik selalu berpihak pada kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan rakyat, demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.
Menutup keterangannya, Sonny menggarisbawahi komitmen pengabdiannya kepada masyarakat di wilayah pemilihannya.
"Sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur III, saya akan menjalankan tugas dan kewajiban saya selaku Wakil Rakyat yang telah diberikan amanah oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso," ucapnya. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
