Pemkab Jember Bakal Terima Investasi Pengelolaan Sampah hingga Rp2 Triliun
Pemkab Jember tengah bersiap melakukan percepatan pembangunan di berbagai lini sektor menyusul adanya pembahasan lima Peraturan Daerah (Perda).
JEMBER – Pemkab Jember tengah bersiap melakukan percepatan pembangunan di berbagai lini sektor menyusul adanya pembahasan lima Peraturan Daerah (Perda).
Salah satu fokus utama yang menjadi sorotan adalah penanganan masalah lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, yang akan didukung oleh investasi berskala besar.
Bupati Jember Muhammad Fawait mengonfirmasi bahwa pada tahun 2026 ini, Kabupaten Jember bersama beberapa kabupaten terpilih lainnya akan menerima kucuran investasi bernilai fantastis untuk mengatasi persoalan sampah.
"Alhamdulillah kemarin saya bersama beberapa bupati yang terpilih untuk dibantu dan disambungkan, sehingga kami tahun 2026 ini akan ada investasi kurang lebih 1,5 sampai 2 triliun Rupiah untuk penanganan sampah," ujarnya saat memberikan keterangan kepada awak media, Sabtu (27/6/2026).
Proses pembangunan fasilitas pengelolaan sampah modern ini direncanakan mulai berjalan pada tahun 2026 dan ditargetkan rampung pada April 2028.
Dengan adanya sistem yang baru, persoalan sampah di Jember diharapkan dapat terselesaikan secara menyeluruh.
Bahkan, kapasitas olahan yang besar diproyeksikan mampu membantu penanganan sampah dari kabupaten-kabupaten di sekitar Jember.
Langkah ini sekaligus menjadi solusi atas ancaman konsekuensi pidana penutupan open dumping yang sempat membayangi sejak tahun 2015 akibat tidak adanya tindak lanjut dari instruksi pemerintah pusat sejak 2013 lalu.
"Saya sebagai bupati, saya bertanggung jawab. Maka kami ambil langkah-langkah seperti kemarin, dan hari ini ditambahi adanya investasi yang besar. Tidak semua kabupaten mendapatkan ini, hanya kurang lebih 20 kabupaten se-Indonesia yang mendapatkan kepercayaan," tegasnya.
Selain menyelesaikan masalah lingkungan, masuknya investasi triliunan Rupiah ini diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan baru, serta menciptakan destinasi wisata edukasi baru bagi sekolah-sekolah karena teknologi pengelolaan yang digunakan diklaim sangat canggih dan ramah lingkungan.
Kendati demikian, Fawait mengingatkan bahwa kecanggihan alat tetap memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat.
Warga diimbau untuk mulai memilah sampah dari rumah antara sampah organik dan non-organik.
Sebelum fasilitas ini resmi beroperasi pada 2028, sektor dunia usaha, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas juga diharapkan dapat mengelola sampahnya secara mandiri terlebih dahulu.
Selain persoalan sampah, Pemkab Jember saat ini juga sedang gencar melakukan lobi ke pemerintah pusat agar sektor pariwisata Jember dapat dimasukkan ke dalam Program Prioritas Nasional.
Fawait menyayangkan ketidakkompakan antara eksekutif dan legislatif di masa lalu yang membuat Jember sempat tertinggal dalam berbagai program strategis nasional, seperti proyek jalan tol dan pengembangan bandara.
"Sekarang sedang proses untuk memasukkan Jember. Artinya bahwa ketidakkompakan antara eksekutif dengan legislatif menimbulkan banyak hal. Maka dari itu saya minta dibantu DPRD, ayo kita ke Jakarta di bantu untuk mengingatkan Bappenas sama Kementerian Pariwisata," tambahnya.
Di sisi lain, dia juga menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal di wilayah Jember.
Berdasarkan data resmi, saat ini hanya ada tujuh tambang galian C yang mengantongi izin legal.
"Guna menertibkan sisa tambang yang tidak berizin, kami sepakat dengan dorongan fraksi DPRD agar legislatif tidak sekadar menjadi macan di atas kertas, melainkan langsung turun ke lapangan melakukan inspeksi mendadak demi melindungi aset daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat, khususnya pada sektor tambak dan tambang," imbuhnya. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
