Peristiwa Daerah

Sikapi Peristiwa 22 Mei, PP ISNU Serukan Elite Politik Bertindak Negarawan

Kamis, 23 Mei 2019 - 09:24 | 61.21k
Ketua Umum PP ISNU Ali Masykur Musa (FOTO: Imam Kus Ahmad/TIMES Indonesia)
Ketua Umum PP ISNU Ali Masykur Musa (FOTO: Imam Kus Ahmad/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Mencermati memanasnya suhu politik dan keamanan yang diikuti bentrokan yang menimbulkan korban di ibu kota Jakarta, PP ISNU (Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama) mengajak para elit politik untuk menjaga dan menahan diri.  

"Jangan mengeluarkan pernyataan yang provokatif yang bisa menimbulkan benturan dan kesalahpahaman di masyarakat," tandas Ketua Umum PP ISNU Ali Masykur Musa.

Ia menegaskan, elit politik sebagai tokoh panutan juga harus memegang prinsip dan bertindak sebagai negarawan yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. 

"Mari kita bersama sama menciptakan iklim politik nasional yang sejuk, bermartabat dalam persaudaraan. Yang dibutuhkan Indonesia sekarang adalah kesejukan dan kedamaian pasca pemilu serentak," ujar Ali di Jakarta, Rabu (22/5/2019). 

ISNU, lanjut Ali, juga menyatakan keprihatinan dan duka cita yang dalam atas terjadinya bentrokan yang menyebabkan korban jiwa dan korban luka luka. Ali berharap aparat, pemerintah dan tokoh masyarakat bersatu padu untuk mendinginkan suasana. 

Karena itu, menurut Ali, ISNU mendukung segala upaya aparat keamanan baik Polri maupun TNI untuk menegakkan hukum, menjaga keamanan Ibu Kota dan seluruh wilayah Indonesia serta menindak tegas para perusuh, provokator maupun aktor intelektualnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 

Pada kesempatan ini, Ali meminta semua elemen bangsa untuk memegang teguh semangat kebersamaan, persatuan dan persaudaraan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan mengedepankan nilai nilai demokrasi yang beradab dan bermartabat. "Semua harus berjalan dalam koridor demokrasi," tambah Ali. 

Terkait ketidakpuasan atas hasil Pilpres maupun Pileg 2019, Ali menyeru semua pihak menggunakan mekanisme dan aturan hukum yang sudah ditetapkan dalam Undang Undang yakni melalui KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Mari kita gunakan saluran konstitusi untuk menyelesaikan keberatan atau ketidakpuasan dan persoalan politik terkait pemilu," tandas mantan Ketua Umum PB PMII ini. 

Khusus kepada pengurus dan kader ISNU di seluruh Indonesia, Ali minta mereka ikut menjaga persatuan, persaudaraan dalam semangat kebangsaan dan kebhinekaan. "Kader ISNU harus menjadi teladan dalam mengedepankan kearifan sebagai kaum intelektual Nahdlatul Ulama dalam menyikapi persoalan kebangsaan," tegas ketum PP ISNU itu. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Deasy Mayasari
Publisher : Sofyan Saqi Futaki
Sumber : TIMES Jakarta

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES