Pemutahiran Data KPM, Pemerintah Labelisasi Rumah Penerima PKH

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) RI, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan dalam pemutahiran data KPM-PKH  berbasis data terpadu memungkinkan kelurahan memberikan usulan warganya yang tidak mampu.

"Pemerintah terus melakukan pemutahiran data terpadu keluarga penerima program keluarga harapan (KPM-PKH). Perubahan data penerima PKH sangat dimungkinkan atas usulan kepala desa,” kata Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Agus berharap SDM PKH bersama perangkat desa dapat melakukan pemutahiran data dengan sangat ketat sehingga dapat diketahui KPM PKH mana saja yang masih layak mendapatkan bantuan dan mereka yang sudah seharusnya graduasi.

“SDM PKH dan aparat desa harus berkerja ekstra keras. Untuk mengetahui apakah mereka masih layak salah satu caranya adalah memberikan label “Keluarga Pra Sejahtera” di rumah masing-masing KPM. Dengan label ini KPM PKH yang sudah membaik perekonomiannya dengan sendirinya akan mengundurkan diri,” ungkap Mensos.

Dengan sistem labelisasi Keluarga Pra Sejahtera ini, Agus berharap KPM PKH yang sudah mampu bisa dengan sukarela untuk graduasi secara mandiri sehingga dapat diisi keluarga pra sejahtera lainnya untuk mendapatkan bansos PKH.

Menteri Agus mencontohkan sistem labelisasi rumah keluarga prasejahtera tersebut telah dimulai di Kecamatan 

Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

“Laporan dari teman-teman pendamping disana dari total 2.835 penerima manfaat di Pamotan, karena 163 menyatakan mundur, hanya 2.672 yang diberi label. Secara keseluruhan hingga Mei KPM-PKH yang telah graduasi di Kabupaten Rembang yang mundur sebanyak 1.701 KPM. Saya berharap daerah lain juga melakukan hal yang sama,” tutur Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement