Kopi TIMES Universitas Islam Malang

Penilaian Dalam Reformasi Kebijakan Publik Terhadap Masyarakat

Jumat, 13 Desember 2019 - 23:25 | 120.16k
Karina Milenia Mutiara Yudith (Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik, FIA Unisma Malang), Peresensi Buku Reformasi Kebijakan Publik
Karina Milenia Mutiara Yudith (Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik, FIA Unisma Malang), Peresensi Buku Reformasi Kebijakan Publik
FOKUS

Universitas Islam Malang

TIMESINDONESIA, MALANG – Dalam setiap negara pasti mempunyai kebijakan publik yang dibuat oleh instansi pemerintah atau seseorang yang memiliki wewenang di dalam suatu negara. Kebijakan publik dibuat atas dasar kepentingan masyarakat dalam aspek sosial dan politik untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan bersama.

Masyarakat merupakan tolak ukur untuk menilai sebuah kebijakan yang telah dibuat dan menjadikan evaluasi dalam setiap negara. Jika pemerintah salah mengambil dalam suatu kebijakan akan menyebabkan citra yang buruk dalam penilaian masyarakat terhadap kebijakan yang telah di buat oleh pemerintah.

Penilaian tersebut yang nantinya akan digunakan oleh pemerintah sebagai tolak ukur kebijakan publik yang ada di negara Indonesiaini. Dalam hal tersebut pemerintah memberikan feedback berupa perbaikan suatu kebijakan publik yang ada dinegara ini.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Negara Indonesiamerupakan negara demokratis yang sangat mendudukan kebijakan publik sebagai pemecah dan sebagai solusi atas permasalahan yang timbul di dalam ruang lingkup masyarakat yang ada di dalam suatu negara.

Ada beberapa kebijakan dibuat akan tetapi tidak menyelesaikan persoalan masalah yang ada didalam negara.

Oleh karena itu, kebijakan publik perlu dilakukan perubahan, perbaikan atau reformasi terhadap kebijakan publik yang telah ada. Penyebab dari perlu adanya sebuah gerakan reformasi dalam suatu kebijakan publik ialah pemerintah salah dalam mengambil sebuah kebijakan yang menyebabkan para rakyatlah yang menjadi imbas dari sebuah kebijakan yang salah tersebut. Hal tersebut yang menyebabkan citra buruk dalam suatu kebijakan publik di Indonesia.

Reformasi publik di Indonesia megarah kepada amandemen Undang-undang Dasar 1945 untuk mengatur ke dalam tatanan negara yang sesuai dengan kodrat dalam bernegara.

Dalam amandemen Undang-Undang tersebut yang akan membawa suatu perubahan ke dalam pemerintah dari sentralistik ke dalam atau menjadi desentralistik yaitu memberikan wewenang atas daerah masing-maing dan mengurus tata kelola dalam daerah tersebut dengan memperbandingkan Peraturan Undang-Undang mengenai pembagian dalam susunan, peran dan fungsi pemerintah, penggunaan asas penyelengaraan pemerintah, perimbangan keuangan pusat dan daerah, kedudukan kecamatan dan pengaturan desa, dan lain-lain.

Pada faktanya terdapat banyak sekali contoh kasus yang ada didalam suatu negara indonesia. Seperti halnya dengan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat seringkali berjalan tidak sesuai dengan visi misi dari sebuah negara.

Hal tersebut  terjadi karena pemerintah salah dalam mengambil sebuah kebijakan dan itu dapat berakibat pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat seringkali mengeluhkan sebuah pelayanan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Pelayanan yang buruk akan berakibat buruknya penililaian masyarakat terhadap pemerintahan yang ada di negara Indonesia. Penilaian tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan  pertimbangan untuk melakukan gerakan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk merubah sebuah kebijakan yang lebih baik lagi.

Dalam kasus buruknya pelayanan publik ini perlu adanya sebuah reformasi dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Kasus tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang tidak berjalan sesuai dengan efektif dan efisien. Kualitas pelayanan publik tersebut yang akan menjadi indikator penting dalam penilaian terhadap kinerja suatu kebijakan yang ada di Indonesia.

Dengan adanya permasalahan kecil seperti itu dibiarkan maka akan berdampak pada rusaknya tatanan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat terhadap buruknya pelayanan publik tersebut. Dalam kasus tersebut seharusnya pemerintah membuat solusi yang tepat untuk menyelesaikan kasus semacam itu.

Dengan adanya gerakan reformasi kebijakan publik diharapkan pemerintah dapat memperbaiki sebuah kebijakan yang nantinya akan memajukan suatu negara. Dalam reformasi kebijakan publik berpedoman pada implementasi kebijakan publik yang bertujuan agr suatu kebijakan publik berjalan dengan semestinya, sesuai dengan visi misi dan sesuai dengan cita-cita bersama.

Dalam implementasi kebijakan terdapat tahapan yang perlu diperhatikan dalam pembentukan suatu kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan itu sendiri. Selain tahap implementasi faktor implementasi juga dapat menyukseskan sebuah kebijakan publik yakni pertama, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan juga dipengaruhi oleh masyarakat itu sendiri.

Kedua, hubungan internasional yakni kesuksesan sebuah implementasi kebijakan publik ditentukan oleh hubungan dan koordinsi dari organisasi yang ada di masyarakat.

Ketiga, sumber daya. Sumber daya juga dapat mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. yang dimaksud sumber daya ialah ketersediaan dana, dukungan teknis dan efek dari program tersebut. Dari faktor-faktor tersebut diharapkan dapat menyukseskan gerakan kebijakan publik yang dapat merubah tatana pelayanan publik yang ada di negara Indonesia ini.

Dalam melaksanakan suatu reformasi kebijakan publik tidak semudah seperti yang dibicarakan. Karena terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah dalam menyukseskan sebuah gerakan reformasi kebijakan publik.

Maka dari itu penulis menuangkan segala ide serta gagasannya dalam menulis buku Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro.

Penulis buku ini yakni Hayat berserta kawan-kawannya yang  membantunya dalam menyelesaikan tulisan dalam pembuatan buku ini. Buku ini sangat direkomendasikan untuk para mahasiswa ilmu administrasi publik dalam menambah ilmu serta wawasan mengenai Reformasi Kebijakan.

Tidak hanya membahas tentang pengertian serta bagaimana cara melakukan reformasi kebijakan publik yang baik buku ini juga disertai dengan contoh kasus yang lebih memahamkan para pembaca dalam mendalami ilmu tentang kebijakan publik.

Resensi-Reformasi-Kebijakan-Publik-hayat.jpg

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Dhina Chahyanti
Publisher : Sholihin Nur

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES