BPS Gelar FGD Percepatan Data Kota Pasuruan

TIMESINDONESIA, PASURUAN – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pasuruan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Rilis Kota Pasuruan Dalam Angka 2020 Sebagai Perwujudan Reformasi Birokrasi, Rabu (20/1).

Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Untung Suropati I Sekretariat Daerah Kota Pasuruan ini dibuka secara resmi  oleh Sekretaris Daerah Kota Pasuruan, Drs. H. Bahrul Ulum, M.M.

Turut hadir jajaran Forkopimda Kota Pasuruan, Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot Pasuruan, Kepala Instansi Vertikal Se-Kota Pasuruan, dan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di Kota Pasuruan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pasuruan, Sri Kadarwati, S.Si, M.T. mengatakan kegiatan FGD percepatan data sektoral dimaksudkan  untuk memenuhi himbauan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) dalam mewujudkan ketersediaan data yang up to date, berkualitas, mudah dan cepat kepada seluruh pengguna data statistik. 

Kegiatan FGD ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang lebih optimal antar produsen data di Kota Pasuruan. Output dari kegiatan FGD ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan untuk penyusunan laporan kinerja tahunan yaitu LKPJ, LPPD dan LAKIP Kota Pasuruan," jelas Sri.

Sekretaris Daerah Kota Pasuruan, Drs. H. Bahrul Ulum, M.M. menyampaikan dalam sambutannya bahwa BPS harus berkomitmen sesuai dengan rekomendasi reformasi birokrasi. 

"BPS harus mampu menyediakan data yang berkualitas kepada pengguna data. harus memenuhi standar data, memiliki metadata, menggunakan kode referensi atau data induk, dan memenuhi kaidah interoperabilitas data," tuturnya.

BPS telah menyiapkan satu data terintegrasi hasil kerjasama semua instansi. Sehingga, data yang dihasilkan dapat denga mudah dimanfaatkan pihak-pihak terkait secara optimal.

"Saat ini, BPS telah menyiapkan sistem satu data untuk menyambut Era Revolusi Industri 4.0. Hal ini di maksudkan sebagai antisipasi  untuk meningkatkan integritas dan ketepatan data yang dapat dipakai dalam perumusan suatu kebijakan," lanjut Bahrul.

Selain itu, BPS mengupayakan solusi penerapan prinsip satu data bernama Sistem Data Statistik Terintegrasi (SIMDASI). Sistem tersebut adalah implementasi prinsip satu data dalam kompilasi data statistik sektoral, yang dapat mengatasi inkonsistensi data sektoral.

"Mekanisme pengumpulan data sektoral yang tidak baku merupakan salah satu faktor inkosistensi data. Simdasi akan mengintegrasikan data dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah," jelasnya.

"Semoga dengan terselenggaranya kegiatan ini peserta dapat mengerti dan memahami peran dan fungsinya dalam mendukung Satu Data Indonesia, serta menyamakan persepsi tentang pengelolaan data dan informasi statistik,"  pungkasnya.

Bahrul berharap Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pasuruan mampu bekerjasama dengan baik dan meningkatkan sinergitas dengan OPD, instansi vertikal terkait maupun BUMN/BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, terutama terkait pemberian data-data yang diperlukan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement