Kopi TIMES Universitas Islam Malang

Nilai Tertentu dalam Substansi Kebijakan Publik dan Model Penilaian Kinerja

Sabtu, 25 Januari 2020 - 23:20 | 797.99k
Aster Haryanti, Mahasiswa Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), Universitas Islam Malang (UNISMA)
Aster Haryanti, Mahasiswa Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), Universitas Islam Malang (UNISMA)
FOKUS

Universitas Islam Malang

TIMESINDONESIA, MALANGKEBIJAKAN publik secara sederhana merupakan bentuk suatu pernyataan formal dari pemerintah tentang pilihan terbaik dari berbagai alternatif penyelesaian masalah publik. Sudah barang tentu pemerintah dituntut memilik kemampuan yang memadai agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan lingkungan.

Pengertian dan substansi tentang kebijakan publik secara langsung ataupun tidak langsung telah dikenal luas oleh masyarakat,seiring dengan berbagai fenomena dan kegiatan yang terjadi dalam pemerintahan.

Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, bahwasanya pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pilihan permasalahan yang timbul atau capaian yang ingin dituju dari kebijakan yang di buat.kebijakan selalu berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintahan, kebijakan publik selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Kita sering melihat kebijakan publik yang ditentang oleh kelompok masyarakat hal ini menunjukkan, opini publik tidak bisa dikatakan sepenuhnya dibentuk oleh kebijakan atau perilaku elite politik.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Klasifikasi Nilai dalam substansi penetapan kebijakan publik

Didalam proses penetapan kebijakan yang merupakan tahap penetuan suatu alternatif kebijakan dari berbagai alternatif yang ada, ada berbagai criteria yang berpengaruh terhadap para penetap kebijakan misalnya kesetiaan terhadap partai politik, tekanan-tekanan politik dan sosial.

Ada 5 nilai yang mempengaruhi para penetap kebijakan publik yaitu nilai politik.

Nilai politik yang berkaitan dengan kebudayaan, kebudayaan merupakan salah satu sumber utama sistem nilai di dalam suatu masyarakat.

Sistem nilai itulah membentuk sikap mental atau pola pikir manusia sebagaimana terpantul dalam pola sikap dan tingkah laku sehari-hari.

Nilai Organisasi yang dipengaruhi oleh organisasi seperti badan-badan administratif negara menggunakan banyak imbalan (rewards) dan sanksi (punishment) dalam usahanya untuk mempengaruhi anggota anggotanya dalam menerima dan bertindak atas dasar nilai nilai organisasi yang telah ditentukan dalam organisasi.

Nilai Personal usaha untuk melindungi dan mengembangkan kepentingan ekonomi, reputasi atau kedudukan seseorang juga bisa menjadi sebuah kriteria dalam sebuah penetapan kebijakan. Seorang politisi yang menerima suap untuk membuat atau menetapkan suatu kebijakan yang menguntungkan pribadi tertentu merupakan contoh kongkrit bagaimana nilai nilai personal sangat berpengaruh dalam penetapan kebijakan.

Nilai Kebijakan dipengaruhi oleh perhitungan keuntungan,nilai organisasi, ataupun nilai personal, namun mereka mungkin bertindak baik atas dasar persepsi mereka tentang kepentingan masyarakat banyak (publik) atau kepercayaan mereka tentang apa yang merupakan kebijakan publik secara moral adalah benar.

Nilai Ideologi nilai nilai kepercayaan yang berhubungan secara logis yang memberikan gambaran dunia yang disederhanakan, dan merupakan pedoman bagi rakyat yang bertindak. Ideologi merupakan sarana untuk merasionalkan dan melegitimasikan tindakan tindakan kebijakan kebijakan yang dilakukan pemerintah.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Model penilaian kinerja

Penilaian kinerja mempunyai beberapa model yang berkembang. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kinerja dan output yang diharapkan bersama. Wirawan dalam Ayun menjelaskan model dan instrumen yang digunakan dalam pengukuran kinerja.

Pertama, model esai. Model esai dalam penilaian kerja merupakan bentuk penilaian yang merumuskan hasilnya berbentuk narasi yang disampaikan secara tertulis.

Kedua, model critical incident. Model ini memberikan penilaian terhadap pegawai yang dinilai berdasarkan peristiwa atau kejadian yang pernah dilakukan oleh pegawai.

Ketiga, ranking method. model ranking method memberikan poenilaian melalui peringkat. Peringkat didapatkan dari kinerja yang dilakukan oleh pegawai dalam dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Keempat, checklist model pada model ini penilaian dilakukan dengan memberikan checklist terhadap indikator kinerja pegawai yaitu hasi kerja, perilaku, sifat, dan karakter serta hal yang diperlukan dalam penilaian.

Pengukuran merupakan suatu instrumen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas serta pelayanan publik dalam pecapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Pengukuran kinerja pelayanan publik merupakan evaluasi bagi penyelenggara pelayanan dalam rangka optimalisasi kinerja yang efektif dan efisien sebagai parameter kepuasan masyarakat.

Peraturan daerah provinsi jawa timur No 8 tahun 2010 menegaskan dalam pasal 4 bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan asas: kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keprofesionalan dan keterbukaan.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

*) Penulis: Aster Haryanti, Mahasiswa Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), Universitas Islam Malang (UNISMA)

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Dhina Chahyanti
Publisher : Sholihin Nur

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES