Kopi TIMES

Tantangan Politik Negara Kesejateraan

Kamis, 20 Februari 2020 - 05:38 | 130.14k
Dekki Umamur Ra’is, Dosen Administrasi Publik, Fisip, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang dan Peneliti Pusat Studi Desa Indonesia (PUSDI).
Dekki Umamur Ra’is, Dosen Administrasi Publik, Fisip, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang dan Peneliti Pusat Studi Desa Indonesia (PUSDI).

TIMESINDONESIA, MALANG – Negara kesejahteraan merupakan bentuk lain ekonomi pasar kapitalis yang tak terelakkan, tetapi secara historis dikembangkan dalam arah yang berbeda. Situasi tersebut telah mengkristal dalam tiga komplementar kelembagaan yang disebut sebagai rezim kesejahteraan. Berbagai rezim kesejahteraan menghadapi tantangan yang berbeda di masa depan, kemungkinan besar akan bereaksi dengan cara yang berbeda, tetapi bergantung pada mekanisme yang dijalankan oleh sebuah rezim. Salah satu tantangan utama adalah menyesuaikan usia kerja dengan keinginannya untuk terus sejahtera. 

Hingga saat ini sebagian negara di dunia telah mengalami peningkatan kekayaan dan produksi yang luar biasa. Hal itu selalu menjadi pertanyaan mendasar, apakah tantangan masa depan negara kesejahteraan akan lebih besar jika dibandingkan dengan tantangan negara kesejahteraan di masa lalu?, mengingat tingkat produksi dan kekayaan di beberapa negara dunia saat ini sedang mengalami pertumbuhan yang cukup besar? 

Apa yang menjadi penyebabnya?, politiklah jawabannya. Hal tersebut sudah terjadi sejak kelahiran negara kesejahteraan itu senjadi. Faktor-faktor politik masih terus terjadi hingga sekarang. Politis, ideasional dan faktor-faktor kelembagaan telah menjadi pendorong perubahan yang penting. Tentu saja, selain itu ada juga faktor ekonomi, sosial, dan lainnya yang juga ikut mendorong sitem ekonomi pasar untuk ikut serta mengembangkan berbagai macam pradigma negara kesejahteraan. 

Fakta politik sebagai faktor penentu telah terjadi hingga sekarang, dan bahkan, jika negara-negara kesejahteraan harus menyesuaikan dengan perubahan di sekitarnya, maka politik, ideasional, dan faktor-faktor institusional pasti akan menjadi penentu utama nasib masa depan negara-negara kesejahteraan termasuk di Indonesia.Ini merupakan perkembangan  yang menantang yang bisa dinyatakan dalam dua cara penting. 
Pertama, kondisi tersebut meningkatkan tekanan terhadap pemerintah untuk mendistribusikan sumber daya pada saat tingkat pertumbuhan  sedang lambat dan tingkat hutang yang tinggi membatasi ketersediaan sumber daya bagi mereka. Kedua, untuk menjaga kemakmuran nasional dalam pendekatan ekonomi baru ini, pemerintah harus memastikan bahwa mereka bisa memiliki akses terhadap teknologi mutahir dan pekerja dilengkapi dengan keterampilan yang memadai untuk mengeksploitasi kemajuan tersebut. Ini adalah tantangan sosial dan ekonomi sekaligus. 

Ada beberapa alasan penting berkaitan dengan kemendesakan investasi sosial, diantaranya: Pertama, era perkembangan ekspansionis model Keynesian yang menekankan pada Negara kesejahteraan industrialis harus ditinjau ulang. Kedua, adanya tuntutan penawaran yang berorientasi pada  retrenchment (privatisasi negara kesejahteraan). Ketiga, membalikkan hubungan antara ekonomi dan sosial serta hubungan antara pasar tenaga kerja dengan kebijakan sosial yang menuntut adanya perbaikan yang lebih baik lagi. 

Saran penulis untuk melakukan investasi sosial pemerintah bisa melakukan beberapa model pendekatan kebijakan. Pertama, bisa menggunakan model negara-negara Nordik - yang menggabungkan perlindungan sosial tradisional dengan investasi sosial. Kedua, model Anglo Saxon yang cenderung menggantikan pengeluaran kompensasi tradisional dengan investasi baru dalam bentuk investasi sumberdaya  manusia. Ketiga investasi sosial: "dari jaring pengaman ke sprinboard". Keempat, investasi sosial ala sosial demokrat yang menggabungkan Perlindungan sosial dengan promosi sosial. Kelima, negara bisa memilih salah satu pendekatan investasi sosial sesuai dengan kondisi eksisting negara, seperti usaha untuk melindungi sumberdaya manusia (kesehanatan dan perlindungan sosial lainnya), pemberian insentif positif vs negatif (menurunkan manfaat), kesetaraan, kualitas hidup, serta  hak dan kewajiban.

Ada beberapa alasan penting bagi pemerintahan negara untuk melakukan investasi sosial. Salah satunya adalah persoalan penuaan waraga negara yang terus meningkat (ageing). Investasi sossial dipandang sebagai salah satu cara yang efektif untuk mengatasi tantangan penuaan masyarakat. Investasi sosial juga dilihat sebagai salah satu cara untuk mengatasi ketidaksetaraan yang meningkat dalam jangka panjang. Alasan lainnya, adanya kemungkinan untuk menggabungkan tujuan sosial dan ekologis jika pertumbuhan berkelanjutan menjadi pendekatan baru.

Terakhir, alasan paling penting dari semua itu adalah kualitas hidup dan kesetaraan harus dikembalikan sesuai dengan hak dasar manusia dan tujuan  (agenda) negara.

***

*) Dekki Umamur Ra’is , Dosen Administrasi Publik, Fisip, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang dan Peneliti Pusat Studi Desa Indonesia (PUSDI).

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*)Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi. 

*)Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Rochmat Shobirin

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES