Menyoal Dana Untuk Influencer Demi Peningkatan Pariwisata

TIMESINDONESIA, BALIKPAPAN – Pemerintah bakal mengucurkan dana Rp 72 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk influencer. Dana itu merupakan bagian dari insentif yang diberikan pemerintah untuk sektor pariwisata demi menangkal dampak 'infeksi' virus corona terhadap ekonomi domestik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dana itu akan digelontorkan Maret 2020. Selain untuk influencer, demi meredam dampak virus corona pemerintah juga menganggarkan dana Rp103 miliar untuk promosi dan kegiatan pariwisata sebesar Rp25 miliar.

Kemudian, pemerintah juga mengalokasikan dana sebesar Rp98,5 miliar untuk maskapai dan biro perjalanan. Dengan demikian, pemerintah menganggarkan dana tambahan khusus untuk sektor pariwisata tahun ini sebesar Rp298 miliar.

Influencer adalah orang yang bisa memberi pengaruh di masyarakat. Di era saat ini, influencer banyak berseliweran di media sosial, seperti youtuber, selebgram, selebtwit, beautyblogger, travelblogger dan key opinion leader. Sesuai namanya, mereka menggunakan platform media sosial YouTube, Instagram, Twitter, dan lain-lain untuk melancarkan usahanya. Medium itu digunakan untuk mengunggah (posting) gambar atau video.

Umumnya, influencer memiliki banyak pengikut setia. Influencer ini digandeng sebagai rekan pemilik bisnis, mulai dari skala kecil, menengah dan besar. Salah satu tujuannya untuk mempromosikan produk dan meningkatkan brand awareness. Dari sini diharapkan influencer dapat membantu rekan bisnis mereka untuk meningkatkan penjualan.

Melihat upaya pemerintah yang berani mengeluarkan dana besar di tengah lambatnya pertumbuhan ekonomi negeri. Akan menghantarkan pada pertanyaan, benarkah langkah yang dipilih ini akan memberikan dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi? Terutama pada sektor pariwisata?

Kucuran dana kepada influencer bisa jadi akan memberikan sedikit angin segar kepada sektor pariwisata. Namun, tentu hal tersebut tak akan berarti jika daya beli masyarakat masih di bawah standar. Yakni, masih banyak masyarakat menengah ke atas yang menahan diri untuk tidak melalukan aktivitas traveling. Berbeda dengan masyarakat menengah ke bawah yang justru tak akan memilih pergi traveling karena sudah menjadi rahasia umum jika semua harga kebutuhan pokok merangkak naik. Sehingga untuk bertahan hidup saja sulit, untuk apa mereka memilih liburan dengan budget yang pasti tidak sedikit?

Jika mau jujur, sebenarnya ada kesalahan paradigma dengan menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan negara serta pariwisata sebagai sektor yang menopang ekonomi. Sebab, adanya pajak yang dibebankan kepada rakyat justru menzalimi. Kezaliman ini tentu akan berefek kepada ketidakadilan hidup. Selain itu, akibat terlalu fokus kepada pajak dan sektor pariwisata terjadilah pengabaian sektor pertanian, pengelolaan SDA, dan lain-lain. Walhasil, isu virus corona saja sudah mampu membuat ekonomi domestik lesu tak berdaya.

Dana yang ada seharusnya digunakan untuk menggenjot sektor pertanian, perdagangan, industri, jasa serta pengelolaan sumber daya alam. Sebab, sektor riil inilah yang mampu bertahan di tengah arus gejolak virus corona maupun embargo negara lain. Sehingga harapan pertumbuhan ekonomi tak hanya menjadi wacana melainkan akan terwujud dengan sendirinya.

Pada hakikatnya ekonomi yang berdiri di atas sektor non riil, investasi, utang, dan pajak merupakan bagian dari sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ini hanya akan menguntungkan para pemilik modal. Maka jika Indonesia tidak segera berbenah dengan melepaskan diri dari cengkeraman sistem ini, pertumbuhan ekonomi tak akan pernah memuaskan bagi rakyat, pakar ekonomi, serta pemerhati ekonomi.

Dengan demikian, menjadi PR bersama untuk mencabut kapitalisme sebagai landasan politik ekonomi negeri ini. Dan menggantinya dengan Islam. Karena, hanya Islam yang tercatat dalam sejarah dunia mampu memberikan bukti peradabannya yang gemilang. Tak akan mampu sebuah negara memiliki peradaban semisal tanpa sistem politik ekonomi yang kokoh, tidak terkalahkan serta tak tergantung pada negara lain. Wallahu a’lam bish shawab.

***

*) Oleh : Djumriah Lina Johan, Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Sosial Ekonomi Islam.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

__________
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menanyangkan opini yang dikirim.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement