Dekan FISIP UB Sebut PPKM Mikro Terlambat Diberlakukan

TIMESINDONESIA, MALANG – Dekan FISIP UB (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya) Dr. Sholih Mu'adi, SH., M.Si mengkritik Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala mikro (PPKM Mikro).

Diketahui, pemerintah menerapkan PPKM Mikro sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19 dengan memutus mata rantai dari hulunya.

Advertisement

PPKM Mikro mulai berlaku 9 Februari 2021 sampai 22 Februari 2021. Namun, tidak daerah wajib menerapkan. Misalnya saja di Jawa Timur hanya Malang Raya, Surabaya Raya dan Madiun Raya.

"Kritik saya memang agak terlambat. Kedua, sosialisasi PPKM tidak bisa seperti ini banyak masyarakat yang gak paham akhirnya banyak yang abai," katanya kepada TIMES Indonesia, Selasa (10/2/2021).

Sementara itu, lanjut Sholih, pemerintah harus menyelamatkan nyawa penduduknya, baik dari ancaman virus menular tersebut maupun dari ancaman jatuhnya perekonomian masyarakat.

Ia menyingung gebrakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan gerakan Jateng di Rumah Saja.

"Kalau itu bisa dicegah, saya yakin semua akan terus turun," imbuhnya.

Sholih yang belum setahun menjadi Dekan FISIP UB itu menilai kurangnya persiapan dalam penerapan PPKM Mikro. Sosialisasi pemerintah dianggap kurang, akibatnya elemen masyarakat di bawah kurang dapat menangkap program yang dimaksud.

"Caranya beri pemahaman kepada masyarakat dan tokoh-tokoh setempat. Jangan sampai tidak ada sosialisasi," tandasnya.

Menurutnya, tidak ada perbedaan signifikan antara PSBB dan PPKM. Intinya adalah pembatasan mobilitas masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19. Dan pemerintah sedang dilematis. Pertama faktor ekonomi. Ia mengapresiasi gerakan pemulihan ekonomi nasional yang mulai bergerak.

Faktor ini diakui sudah mulai bergerak dan bangkit. Memang sektor ekonomi, kata dia lagi, tidak boleh dihentikan. Mengingat kondisi PHK dan pengangguran sudah memuncak imbas dari pandemi Covid-19.

Kedua, pemerintah menghadapi masalah sulit yakni banyaknya masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan. Dimana memakai masker dan menjauhi kerumunan sudah tidak terkendali.

"Sekarang saja hajatan dimana-mana. Sementara perkembangan kasus Covid-19 sudah begitu marak. Tidak ada jalan lain kecuali melokalisir persoalan. Ada daerah tertentu yang harus diisolasi mandiri per kecamatan, per desa, per RW atau per RT. Ini lah kemudian ada namanya PPKM mikro supaya ekonomi tetap jalan dan kasus Covid-19 bisa ditekan. Itu saya kira menjadi dasar pemerintah," bebernya gamblang.

Dekan FISIP UB itu menyebut kunci sukses PPKM Mikro adalah penerapannya diperketat. Satgas harus mengawasi sehingga penyebaran di wilayah itu tidak berkembang kemana-mana. Pemerintah harus memperketat dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.