Meski Jokowi Pastikan Tak Ada Impor Beras, Mahasiswa Banyuwangi Tetap Demo

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Sejumlah mahasiswa dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur tetap menggelar aksi demontrasi menolak impor beras meski Presiden RI Jokowi (Joko Widodo) memastikan tidak akan ada impor beras masuk ke Indonesia.

Mahasiswa dari Universitas 17 Agustus (Untag) 1945 Banyuwangi tersebut tetap turun jalan dengan menggelar aksi long march dari kampus mereka di Jalan Adi Sucipto ke Kantor DPRD setempat. Sambil orasi, mereka juga membawa spanduk yang berisi kecaman terhadap pemerintah.

Advertisement

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Untag 1945 Banyuwangi, Vina Sofiatul Laili mengatakan jika aksi demontrasi yang dilakukan itu sebagai bagian daripada pengawalan dan pengawasan kalangan mahasiswa kepada pemerintah.

"Rencana impor 1 juta ton beras di tengah masa panen raya padi antara bulan Maret hingga April secara kasat mata merugikan petani. Karena harga dan permintaan beras di masyarakat akan turun," teriak Vina saat menyampaikan orasinya di depan wakil rakyat.

Padahal, masih kata Vina, dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 menyebutkan, bahwa pemerintah harus mengutamakan produksi pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan.

"Tetapi jika rencana tersebut tetap dilakukan maka akan sangat berbanding terbalik dengan kebijakan impor 1 juta ton beras yang digulirkan Kementerian Perdagangan," kata aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) itu.

Vina menyebut, saat ini para petani sudah sengsara dengan adanya pandemi Covid-19, jika kemudian rencana impor beras tetap dilakukan, maka akan menambah beban para petani.

"Kita khawatir, meski katanya tidak akan impor beras tapi kita kan tidak tau kalau ternyata diam-diam tetap impor," tegas Vina.

Mahasiswa Banyuwangi juga mengutip statement dari Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso yang meyakini adanya potensi surplus beras tahun ini. Potensi produksi tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Bahkan, data yang diterima Mahasiswa mengatakan jika Presiden Joko Widodo mengakui ada Memorandum of Understanding (MoU) dengan Thailand dan Vietnam soal impor beras, yang sifatnya untuk berjaga-jaga mengingat situasi pandemi Covid-19 yang penuh ketidakpastian.

Atas dasar tersebut mahasiswa Banyuwangi dengan tegas menolak dan menuntut rencana impor beras agar benar-benar dibatalkan, sesuai visi misi Presiden Jokowi yang akan menjaga ketahanan pangan nasional.

"Selain itu kami juga menuntut agar Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi untuk dicopot dari jajaran kabinet Jokowi," tegas Vina.

Insan akademis tersebut juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mengawal gabah para petani, agar saat panen raya bisa mengetahui hasilnya sehingga dapat diketahui seberapa urgensi rencana impor beras dari pemerintah pusat dilakukan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.