Apa Gak Ketar Ketir, Pemkab Banyuwangi Ditagih Janji Para Kades Berikan Motor N-Max

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Para kepala desa (kades) di Banyuwangi menagih janji ke Pemkab Banyuwangi untuk memberikan sepeda motor merek Yamaha N-Max untuk operasional.

Bahkan, para kades yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi (Askab) itu menagih janji dengan menggelar hearing di kantor DPRD Banyuwangi, Senin (5/7/2021).

Advertisement

Mereka ditemui langsung oleh dua Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, yakni Michael Edy Hariyanto dan M. Ali Mahrus di ruang rapat khusus kantor dewan.

Ketua Askab Banyuwangi Anton Sujarwo mengatakan, kendaraan operasional kepala desa banyak yang sudah tidak layak. Untuk itu pihaknya meminta bantuan kepada wakil rakyat menagihkan janji kepada Pemkab agar segera terealisasi.

"Kalau ngomong soal urgensi ya memang urgent. Kendaraan kita, teman-teman kepala desa itu banyak yang sudah tidak layak karena sudah lama. Kendaraan itu untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat," ungkap Anton.

Kepala Desa Aliyan itu mengatakan, janji pemberian sepeda motor N-Max tersebut sempat disampaikan oleh Bupati Banyuwangi periode 2010-2020 Abdullah Azwar Anas, sekitar pertengahan 2020 lalu.

“Hal itu disampaikan Pak Anas secara terbuka saat pertemuan di Gedung Olah Raga (GOR) Tawang Alun,” ucapnya.

Apa gak ketar ketir, selain motor N-MAX, para kepala desa juga menagih janji tentang hibah paving sepanjang seribu meter tiap desa. Saat itu Pemkab meminta masing-masing desa menganggarkan dana sebesar Rp 25 juta pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun ini.

Fungsinya untuk dana pemasangan dan pemberian material  contohnya pasir, sementara paving berasal dari Pemkab Banyuwangi.

Bak gayung bersambut, Wakil Ketua DPRD M. Ali Mahrus mengaku siap meneruskan aspirasi para kades tentang hibah paving dan sepeda motor operasional kades kepada Pemkab Banyuwangi.

“Karena ini aspirasi kades, kami berkewajiban meneruskan aspirasi tersebut. Akan kami tanyakan dalam forum rapat Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat rapat pembahasan Perubahan APBD 2021,” ucapnya.

Mahrus lantas membandingkan permintaan para kades dengan anggota dewan. Dia mengatakan bahwa mobil dinas pimpinan DPRD sebenarnya harus ganti dua tahun lalu. Namun karena masih pandemi, pihaknya bisa memaklumi.

“Maka, jika ditanya sikap kami terhadap permintaan kades agar Pemkab Banyuwangi mengganti kendaraan operasional mereka, kami tidak ingin mengomentari lebih jauh. Silahkan dilogikakan sendiri,” tandasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.