DPRD Kota Malang Usulkan Gedungnya Jadi Safe House Pasien Covid-19

TIMESINDONESIA, MALANG – Lonjakan kasus Covid-19 hingga penuhnya sejumlah Rumah Sakit (RS) Rujukan di Kota Malang membuat prihatin Dewan Perwakilan Rakyat Kota Malang (DPRD Kota Malang).DPRD Kota Malang berencana mengusulkan gedungnya untuk bisa dijadikan sebagai Safe House bagi para pasien Covid-19 OTG (Orang Tanpa Gejala), Gejala Ringan dan Sedang.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan saat ini melihat kondisi Covid-19 membuat seluruh anggota dewan merasa prihatin dengan keterpurukan masyarakat akibat ledakan Covid-19.

Advertisement

"Pak Wali Kota Malang kan bilang kalau tidak boleh isolasi mandiri (Isoman) di rumah ya. Maka jika memang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Malang, kita mempersilahkan gedung DPRD Kota Malang ini digunakan (sebagai Safe House). Kita nanti WFH (Work From Home) aja semua," ujar Made saat dihubungi TIMES Indonesia, Jumat (9/7/2021).

Made menyampaikan bahwa pihak DPRD Kota Malang terus berupaya memberikan masukan agar penanganan para pasien Covid-19 di Kota Malang bisa intensif dan lebih baik lagi. Hal ini ditujukan agar jumlah angka kasus Covid-19 Kota Malang bisa menurun. 

"Kalau isolasi mandiri itu nanti akan jadi berat. Rata-rata orang bingung obatnya apa, terus ngecek oksigennya gimana, nanti kesulitan. Apalagi varian baru itu serangannya cepat sekali," ungkapnya.

Made menyampaikan bahwa jika memang dibutuhkan maka gedung DPRD Kota Malang, bisa digunakan secara maksimal. Namun, untuk pengelolaanya, seperti halnya para tenaga medis (nakes) hingga bed (tempat tidur) bagi para pasien Covid-19, itu diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Malang Malang.

"Dewan (DPRD Kota Malang) tidak memiliki pengetahuan secara teknis untuk itu (pengelolaan). Keinginan dewan itu untuk penanganan Covid-19 biar bisa lebih cepat. Tapi kan kita bukan eksekutor," katanya.

I Made Rian Diana Kartika pun menyampaikan saat ini DPRD Kota Malang juga berperan penting dalam refokusing anggaran yang nantinya bakal digunakan untuk penanganan Covid-19 di Kota Malang. Itu nanti akan dikomunikasikan dengan eksekutif yakni Pemerintah Kota Malang.

"Jika diperlukan, misalnya kekurangan anggaran untuk penanganan Covid-19 BTT (Belanja Tidak Terduga) habis, silahkan refokusing anggaran. Saat ini yang paling penting adalah kemanusiaan dalam arti nyawa penduduk Kota Malang melalui penanganan Covid-19," jelas Ketua DPRD Kota Malang.
Secara terpisah, Pemerintah Kota Malang pun berencana akan mengintensifkan kembali operasi gabungan untuk memberikan penyadaran terkait protokol kesehatan Covid-19 kepada masyarakat. Hal ini untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19. Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan bahwa Kota Malang berstatus zona oranye atau risiko sedang penularan Covid-19.

"Kita akan rapat. Insya Allah nanti kita akan lakukan operasi gabungan lagi ke titik-titik tertentu untuk menyadarkan masyarakat untuk tertib protokol kesehatan," kata Wali Kota Malang, Sutiaji.

Selain itu, Pemerintah Kota Malang juga akan terus mengencarkan vaksinasi di Kota Malang, meski tidak menjamin bakal terhindar dari Covid-19. Wali Kota Malang menyampaikan vaksinasi dapat meminimalkan risiko kematian akibat Covid-19. 

Sutiaji menambahkan, masyarakat tidak boleh lengah. Masyarakat harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan Covid-19. Terlebih, virus corona varian delta sudah masuk di Jawa Timur. 

"Kita tidak boleh lengah. Karena semalam saya menelepon kepada epidemiolog di provinsi bahwa virus delta itu sudah masuk. Di Bangkalan itu sudah masuk. Masih di-tracing mudah-mudahan tidak menyebar ke daerah lain," jelasnya. 

Kemudian terkait dengan peningkatan bed occupancy rate (BOR) atau tingkat pemakaian tempat tidur untuk pasien Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Saiful Anwar (RSSA) Kota Malang, Sutiaji mengatakan, pasien Covid-19 di rumah sakit itu banyak yang berasal dari luar Kota Malang. Baca juga: Ultah Ke-94 Persebaya, Lagu Song For Pride Akan Bergema di 10 Lampu Lalu Lintas Surabaya Sutiaji mengatakan, pasien Covid-19 asal Kota Malang banyak yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Lapangan Ijen Boulevard. 

"BOR-nya memang naik. Di Malang naik bukan karena orang Malang semua. Yang di Saiful Anwar (RSSA) itu justru tertinggi bukan dari Malang. Yang di Rumah Sakit Lapangan memang (kebanyakan) Malang," ungkapnya.

Wali Kota Malang Sutiaji juga mengatakan bahwa saat ini Pemerintah Kota Malang tengah melakukan koordinasi dengan Kepala Staff TNI Angkatan Darat (Kasad), terkait pembukaan RS Darurat di Rumah Sakit Tentara (RST) dr Soepraoen.

"Saat ini lagi finalisasi, masih koordinasi dengan Kasad, karena mengumpulkan seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia, di bawah naungan Angkatan Darat," kata Sutiaji.

Ia menjelaskan, diharapkan, rumah sakit darurat penanganan COVID-19 tersebut bisa segera dilaksanakan dalam waktu dekat, mengingat kasus konfirmasi positif virus corona di wilayah Kota Malang terus bertambah.

Menurutnya, Pemerintah Kota Malang sudah melakukan komunikasi dengan para pemangku kepentingan, terkait rencana pembukaan rumah sakit darurat penanganan pasien konfirmasi positif COVID-19 tersebut.

"RS darurat segera dilaksanakan, dan sesegera mungkin. Kami sudah telepon Pangdam, dan Pangdiv," katanya.

Sutiaji menambahkan, Pemerintah Kota Malang juga terus berupaya menambah kapasitas rumah isolasi untuk menangani pasien konfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala, atau yang memiliki gejala ringan.

Menurutnya, Pemerintah Kota Malang memiliki sejumlah lokasi yang bisa dipergunakan sebagai rumah isolasi pasien COVID-19. Namun, selain masalah tempat, yang harus diperhatikan adalah terkait kebutuhan tenaga kesehatan, termasuk sarana prasarana rumah isolasi tersebut.

"Saya lihat, untuk tempat banyak, dan milik fasilitas kita. Persoalannya adalah para tenaga kesehatan, tempat tidur dan lainnya. Jangan sampai orang yang tidak bisa menangani itu menjadi tertular," ujarnya.

Pemerintah Kota Malang juga telah melakukan kerja sama dengan Universitas Brawijaya Malang, untuk membuka rumah isolasi pada Rusunawa UB, yang berada di wilayah Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Rusunawa UB mempunyai kapasitas 50 kamar yang masing-masing berisi empat tempat tidur. Dengan jumlah ruangan sebanyak 50 unit tersebut, maka penambahan kapasitas tempat tidur untuk pasien COVID-19 ada sebanyak 200 tempat tidur.

"Dengan Universitas Brawijaya, sudah finalisasi, dan (segera) dilaksanakan," ujarnya.

Wilayah Kota Malang masuk zona merah, atau wilayah dengan risiko tinggi penyebaran COVID-19. Pemerintah Kota Malang telah melakukan upaya pengetatan penerapan PPKM Darurat, guna menekan mobilitas warga untuk mengurangi risiko penyebaran virus corona.

Kemudian, untuk informasi terbaru di Kota Malang, tercatat secara keseluruhan ada sebanyak 7.374 kasus konfirmasi positif COVID-19. Dari total tersebut, sebanyak 6.309 orang dilaporkan telah sembuh, 682 dinyatakan meninggal dunia, dan sisanya berada dalam perawatan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Rimzah sangat mendukung terobosan tersebut sebagai langkah untuk membantu masyarakat yang mulai kebingungan dalam penanganan Covid-19.

"Ini langkah tepat. Fasilitas kesehatan mulai penuh, sementara kebutuhkan untuk ruang perawatan terus meningkat. Intinya kami siap jika Pemkot Malang memang membutuhkan," katanya.

Selain itu, Rimzah sendiri juga meminta kepada Pemkot Malang untuk bisa melakukan percepatan vaksinasi hingga tingkat RT/RW.  Hal itu dikarenakan fakta di lapangan sendiri bahwa pelaksanaan vaksinasi hingga saat ini masyarakat Kota Malang masih harus berburu.

"Jadi saya harap program vaksinasi hingga melalui lingkup terkecil, yakni RT/RW bisa segera dijalankan agar masyarakat mudah mendapatkan vaksin dan kondisi juga segera teratasi," pungkas Wakil Ketua DPRD Kota Malang tersebut. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.