Ini Daftar Partai yang Sepakat dan Tolak Pemilu 2024 Ditunda

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Wacana penundaan Pemilu 2024 melahirkan pro-kontra di partai politik. Yang pro terhadap wacana tersebut beralasan, bahwa ekonomi masyarakat bisa terselamatkan setelah adanya Pandemi Covid-19. Dan yang kontra menilai, jika kebijakan itu dilakukan, secara otomatis melanggar konstitusi.

Berikut daftar partai politik yang pro dan yang kontra terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 tersebut. 

Advertisement

Partai yang sepakat Pemilu 2024 ditunda. 

1. PKB

Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin mengusulkan pelaksanaan Pemilu 2024 diundur. Penundaan dilakukan minimal setahun atau maksimal dua tahun. "Untuk recovery terhadap dua tahun pandemi yang tidak efisien," katanya dalam jumpa pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

2. Golkar

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto kemarin juga mengatakan menerima aspirasi para petani sawit. Kata dia, mereka meminta agar ada perpanjangan pemerintahan.

"Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Ia pun menjanjikan akan membicarakan dengan partai politik yang lain soal aspirasi untuk minta berkelanjutan program dan perpanjangan pemerintahan.

"Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi Partai Golkar, aspirasi rakyat adalah aspirasi partai, oleh karena kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng mengatakan, wacana perpanjangan masa jabatan presiden, bukan hal tabu untuk dibahas. "Yang tidak bisa diubah hanya kitab suci. Di luar itu, semua bisa diubah, asal melalui mekanisme konstitusi," jelasnya.

"Kalau semua berhenti karena Pemilu 2024, kan bahaya. Ekonomi akan lumpuh. Makanya wacana perpanjangan masa jabatan itu realistis dan rasional," ujarnya.

3. PAN

Ketum Umum PAN, Zulkifli Hasan kemarin juga menyampaikan bahwa pihaknya sepakat jika Pemilu 2024 ditunda.

"Alasannya itu pandemi yang belum berakhir tentu memerlukan perhatian kesungguhan keseriusan untuk menangani. Yang kedua, yang kita ikuti, perekonomian yang belum baik, pertumbuhan kita rata-rata masih 3-3,5 persen. Situasi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, usaha-usaha yang belum kembali secara utuh," katanya.

Selain itu lanjut dia, adanya invasi Rusia ke Ukraina. Konflik itu kata dia, berimbas pada harga minyak yang memengaruhi perekonomian global. "Konflik antara Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan harga minyak itu sangat berpengaruh terhadap perekonomian global maupun di negeri kita," jelasnya.

Selain itu, biaya Pemilu 2024 yang mengalami kenaikan. "Terakhir itu yang saya dengar naiknya aja tuh 180 atau 190 triliunn dari 400-an," ujarnya.

"Terakhir juga, survei menunjukkan kepuasan terhadap kinerja pemerintah khususnya Pak Jokowi ya, itu tinggi sekali. Lebih dari 70 persen, tepatnya 73 persen lebih," katanya.

Oleh karena itu, ia memutuskan setuju dengan usulan pemilu 2024 diundur. "Karena berbagai pertimbangan itu dan juga masukan-masukan dari masyarakat, berbagai kalangan, kami memutuskan setuju pemilu diundur," ujarnya.

Partai yang menolak Pemilu 2024 ditunda. 

1. PKS

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menyatakan pihaknya menolak usulan penundaan Pemilu 2024. "Semua rezim otoriter pada awalnya muncul karena waktu berkuasa yang lama. Karena itu tegas konstitusi membatasi dua periode dan Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali," katanya.

2. Demokrat

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, pihak tegas penolak Pemilu 2024 diundur.

"Kalau mereka mengatakan itu suara rakyat, pertanyaan saya, rakyat yang mana? Jangan kemudian kita mengentertain hasrat, ambisi mereka yang ingin melanggengkan kekuasaannya," ujarnya kemarin.

"Memalukan cara berpikir seperti itu, memainkan suara rakyat, seolah-olah ini desakan rakyat. Rakyat yang mana? Alasannya sekarang masih pandemi, alasannya sekarang masih pemulihan ekonomi," ujarnya lagi.

3. Gelora

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik meminta pihak tertentu untuk tidak menjadikan krisis Ukraina sebagai ide liar atau lelucon politik. Yakni dengan mengkaitkan konflik Rusia-Ukraina sebagai salah satu faktor untuk menunda Pemilu 2024.

"Saya mengkhwatirkan krisis Ukraina ini, jangan-jangan nanti turunannya akan dipakai untuk melakukan justifikasi terhadap ide-ide liar, menjadi lelucon-lelucon politik baru. Ada pendapat yang mencoba mengkaitkan konflik Rusia-Ukraina sebagai salah satu faktor untuk menunda Pemilu Tahun 2024," kata Mahfuz.

Menurut Mahfuz, pikiran-pikiran tersebut semakin irasional dan tidak mendidik publik. Ia menyadari bahwa konflik Rusia-Ukraina ini akan berlangsung panjang dan memicu kenaikan harga komoditas. khususnya energi seperti minyak mentah dan gas dunia.

"Tapi ya jangan dijadikan alasan tambahan untuk penundaan Pemilu 2024. Jadi kelihatanya akan banyak pikiran-pikiran baru yang semakin irasional dan ini tidak mendidik publik. Harusnya dalam situasi krisis saat ini, kita harus mengedepankan rasionalitas," ujarnya.

4. PSI

Juru Bicara PSI Andy Budiman mengatakan, PSI, pihaknya menegaskan taat pada konstitusi saat ini. "Posisi PSI adalah taat pada konstitusi dan jadwal yang ditetapkan oleh DPR," kata saat konferensi pers.

5. PDIP Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menyatakan menolak terhadap usulan penundaan Pemilu 2024.

"Atas dasar ketentuan konstitusi, konstitusi mengamanatkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 'Dengan demikian tidak ada sama sekali, ruang penundaan Pemilu'" ujar Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam keterangannya.

Ia mengatakan Presiden RI Jokowi telah berulang kali menegaskan tentang penolakannya terhadap berbagai wacana yang bertujuan untuk memperpanjang masa jabatan ataupun menunda pemilu.

“Sumpah Presiden juga menyatakan pentingnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya," ujarnya.

6. PPP

Wakil Sekjen DPP PPP Idy Muzayyad menyebut usulan penundaan Pemilu 2024 sebagai upaya mencederai hak politik rakyat.

"Hak politik warga negara untuk memilih dan dipilih yang seharusnya bisa dilakukan dalam lima tahun sekali, otomatis menjadi tercabut," katanya kepada awak media.

"Kita patut mempertanyakan motif para pengusul penundaan Pemilu 2024, patut diduga jangan-jangan itu semata untuk kepentingan politik praktis sebagian kelompok yang ingin melangsungkan kekuasaan," ujarnya.

Bunyi Konstitusi

Masa jabatan presiden diatur dalam UUD 1945 Pasal 7. Disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Artinya, masa jabatan presiden ditetapkan maksimal dua periode saja. "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan," demikian bunyi Pasal 7 UUD 1945.

Dalam hal ini, presiden yang sudah menduduki masa jabatan selama dua periode tidak dapat dipilih kembali atau diperpanjang. Kecuali, terdapat perubahan pada UUD 1945 yang mengatur tentang kekuasaan pemerintah, khususnya masa jabatan presiden.

Namun nyatanya, kini para partai besar di tanah air seakan ingin menabrak dan menentang konstitusi tersebut. Secara gagah mereka menyuarakan agar masa jabatan presiden bisa diperpanjang dan Pemilu 2024 nantinya bisa ditunda, dengan dalil untuk ekonomi masyarakat bisa stabil. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.