Tiga Pendekatan Pembangunan IKN: Forest City, Sponge City & Smart City

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Salah satu urgensi Presiden RI Jokowi (Joko Widodo) dalam mengambil kebijakan untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Negara Baru Nusantara di Kalimantan berkaitan dengan kesenjangan pembangunan.

"Secara spesifik kesenjangan pembangunan antarwilayah Jawa dan luar Jawa harus diturunkan," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/4/2022).

Advertisement

IKN Nusantara tidak hanya sekadar simbol identitas bangsa dan negara yang diwujudkan melalui pembangunan ruang-ruang fisik. Ada delapan prinsip yang menjadi dasar pembangunan infrastruktur di IKN , diantaranya mendesain sesuai kondisi alam, Bhinneka Tunggal Ika, serta nyaman dan efisien melalui teknologi.

Ibu Kota Nusantara juga merepresentasi ide kemajuan yang inklusif, Bhineka Tunggal Ika dengan visi pengembangan sebagai new smart metropolis yang mengintegrasikan aspek teknologi informasi dan komunikasi. Berikut pusat inovasi yang mengkonsolidasikan pertumbuhan dan membawa Indonesia makin melesat maju.

Menteri Johnny menyatakan, dari delapan prinsip pengembangan IKN termasuk visi untuk menjadi kota yang nyaman dan efisien melalui teknologi. Selain itu, prinsip pengembangan IKN juga diterapkan dengan tiga pendekatan untuk mewujudkan IKN sebagai kota dunia untuk semua. 

Ketiga pendekatan itu adalah pembangunan sebagai Forest City, Sponge City dan Smart City. Untuk Smart City, IKN akan memaksimalkan peluang digital kawasan dan menjalankan berbagai inisiatif-inisiatif cerdas di berbagai bidang. 

"Seperti di bidang akses dan mobilitas, lingkungan hidup, keamanan dan keselamatan, sektor publik dan pemerintahan, sistem perkotaan, dan juga kelayakan huni dan kedinamisan," jelas Menteri Johnny.

Menkominfo menjelaskan, Indonesia sampai saat ini masih menghadapi berbagai tantangan berkaitan dengan pemerataan ekonomi. Menurutnya, salah satu dasar rencana pemindahan ibu kota negara ditujukan untuk mengikis kesenjangan ekonomi antarwilayah. 

“Kita memang masih mempunyai disparitas antar wilayah yang besar. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial didominasi oleh kelompok provinsi di Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (GDP) sebesar 57,89%,” ujarnya.

Dominasi kelompok provinsi kedua berada di Sumatera memberikan kontribusi terbesar sebesar 21,7%. Sementara Maluku dan Papua hanya memberikan kontribusi sebesar 2,49%.

Hal ini menunjukkan masih besarnya dominasi Pulau Jawa dalam porsi ekonomi Indonesia. Urgensi lain dari pentingnya pemindahan ibukota negara adalah karena sampai dengan saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan ketimpangan ekonomi antar wilayah.

Berdasarkan data selama empat tahun terakhir, Menkominfo menyatakan terdapat gap persentase penduduk miskin di Jawa dibandingkan dengan luar Jawa serta antara kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur. 

"Jumlah persentase penduduk miskin di luar Pulau Jawa lebih tinggi sekitar 2% sampai 3% dibandingkan Pulau Jawa. Sementara jumlah persentase penduduk miskin di kawasan Indonesia Timur lebih tinggi sekitar 6% sampai 7% dibandingkan dengan kawasan Indonesia Barat," jelasnya. 

Upaya pemerintah mengikis isu kesenjangan ekonomi yang menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia. Pembangunan IKN menjadi terobosan besar dan realisasi konkret political will Presiden Jokowi dalam mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan nasional yang lebih merata. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.