Pengamat Politik Minta Presiden RI Jokowi Reshuffle Johnny G. Plate

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pengamat Komunikasi Politik, Universitas Esa Unggul,  M. Jamiluddin Ritonga menilai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo RI) Johnny G Plate harus bertanggung jawab atas bocornya data di Indonesia yang dilakukan oleh Hacker Bjorka.

"Akibat lemahnya keamanan data di Indonesia, bangsa dan negara kita sudah dipermalukan. Hacker dengan mudahnya mempermalukan petinggi negeri dengan membuka datanya secara gamblang," kata M. Jamiluddin Ritonga, pengamat Komunikasi Politik, Universitas Esa Unggul kepada TIMES Indonesia, Senin (19/9/2022).

Advertisement

Jamiluddin Ritonga menyampaikan, saat ini bangsa dan negara Indonesia sudah seperti ditelanjangi oleh Hacker Bjorka. "Kita seolah sudah tidak bisa menutupi hal yang paling pribadi," jelasnya.

Jamiluddin Ritonga menilai lemahnya keamanan data di Indonesia tentunya menjadi tanggung jawab Menkominfo RI Johnny G Plate. Dengan anggaran yang cukup besar setiap tahunnya, seharusnya kementerian ini lanjut dia, dapat menjaga keamanan data segenap anak negeri.

"Selain itu, kinerja Menkominfo juga tidak ada yang menonjol. Tidak jelas capaian kinerjanya selama ini," katanya.

Ia juga menjelaskan, Indonesia yang sangat luas saja, hingga kini belum jelas sistem komunikasi nasionalnya. Menkominfo belum juga menatanya. Padahal, kata dia, sistem tersebut sangat diperlukan untuk mengalirkan informasi dari pusat ke daerah dan sebaliknya.

"Sungguh mengerikan, negeri seluas ini tanpa sistem komunikasi nasional. Indonesia terkesan hanya mengandalkan media massa dan media sosial," ucapnya.

Karena itu, tidak aneh banyak informasi di pusat diketahui dari media massa atau media sosial. Hal itu tidak perlu terjadi jika Indonesia memiliki sistem komunikasi nasional.

"Atas dasar itu, sudah selayaknya Menkominfo di reshuffle. Presiden (Jokowi) sebaiknya mencari penggantinya yang memang kompeten di bidang komunikasi tapi melek IT," katanya.

Ia berharap kementerian ini dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan optimal. "Setidaknya masalah keamanan data dan sistem komunikasi nasional dapat di tata dengan presisi tinggi," ujarnya.

Sebelum juga, Hacker Bjorka menyebut dirinya mendapat informasi dari Istana bahwa Presiden Jokowi bakal mencopot Johnny G. Plate dari jabatannya.

"I received information from a friend who works at the palace that Mr Presiden will soon replace the minister of communications and information technology, Johnny G Plate,” kata Hacker Bjorka di situs Breached.to.

Johnny pun menanggapi hal itu. Ia mengatakan wewenang terkait reshuffle menteri hanya ada di Presiden Jokowi yang tahu dan yang punyak hak penuh.

"Komentar Bjorka akan menggulingkan Menkominfo gak perlu saya dikomentari, karena itu kewenangan presiden bukan di saya, bukan juga di rakyat," katanya pada wartawan.

Johnny menyampaikan, agar masyarakat tidak gaduh terkait hal tersebut. Ia berharap agar masyarakat bisa memanfaatkan ruang digital untuk berbagai hal positif. "Jadi tolong jangan di twist ya, agar kita lebih efisien dan eketif dalam mengelola pemerintahan dan negara," ujarnya.

DPR RI Soroti Keamanan Data Kominfo RI

Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera mengatakan, adanya Hacker Bjorka menandakan bahwa kualitas keamanan yang dibangun oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenkominfo,  masih begitu sangat lemah. "Bjorka membuka kualitas keamanan siber kira yabg rentan. Perlu perlindungan negara," katanya kepada TIMES Indonesia, Senin (19/9/2022).

Politikus PKS itu menegaskan, dalam kasus Hacker Bjorka pemerintah harus segera berbenah. Itu karena, pertaruhannya adalah data masyarakat. "Negara perlu menjamin keamanan data publik yang diminta institusi negara.  Baik BPJS, KPU, Kemendagri dan lainnya," jelasnya.

"Pemerintah merupakan penanggungjawab utama, karena memang tugas negara memang melindungi kita," katanya.

Menurutnya, dalam kasus ini, Hacker Bjorka bisa dikatakan pahlawan. Itu karena memberi tahu pada pemerintah bahwa ketahanan digital yang lemah dan harus segera dibenahi.

"Ketika warga negara sudah memberikan datanya, tugas negara wajib menjaganya. Makanya, kalau buat saya Bjorka bisa jadi penjahat, bisa jadi pahlawan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan dan meminta pemerintah segera menindak Hacker Bjorka. Hal itu kata dia untuk menjaga kedaulatan data Indonesia.

"Siapapun yang mengganggu kedaulatan data Indonesia harus ditindak tegas, jangan dikasih ampun. kedaulatan data di ruang siber adalah perpanjangan tangan dari kedaulatan negara," katanya dalam keterangan resminya dikutip TIMES Indonesia.

Kata dia, kebocoran data yang terjadi saat ini menjadi momentum untuk membenahi keamanan siber. Salah satu upayanya dengan memaksimalkan teknologi anak negeri dan pelibatan pada talenta yang menguasai bidang itu.

"Kita punya teknologinya, kita juga punya talenta-talenta yang ahli di bidang keamanan siber. Mari kita gerakkan sumber daya itu untuk membangun pondasi demi mewujudkan kedaulatan keamanan siber nasional," ujarnya soal Hacker Bjorka. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.