Cucun Ahmad Syamsurijal Raih Predikat Cumlaude Sidang Doktor di Unpad

TIMESINDONESIA, BANDUNG – Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meraih predikat Cumlaude dengan IPK 4,0, dalam Sidang Terbuka Promosi gelar Doktor Bidang Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjajaran Bandung. Sidang promosi yang banyak dihadiri tokoh nasional ini digelar di Graha Sanusi Hardjadinata, Kampus Unpad Jl Dipatiukur Bandung, Rabu (25/1/2023).

Cucun yang juga menjabat Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI ini mengangkat disertasi Efektivitas Pengelolaan APBN dengan Menggunakan Kebijakan Automatic Stabilization dalam Menghadapi Krisis. 

Penelitian ini menekankan pentingnya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, untuk memasukkan aturan klausul pelepasan (escape clause) sehingga penerapan automatic stabilization bisa dilakukan dalam memperkuat kebijakan diskresi guna menghadapi krisis. Dengan demikian, pengaturannya tidak lagi berdasarkan Perppu sebagaimana yang saat ini terjadi.

Ketua Umum PKB sekaligus Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dalam sambutannya mengucapkan selamat atas diraihnya gelar doktor oleh Cucun Syamsurijal dengan predikat Cumlaude.

"Selamat atas gelar doktor dan keberhasilannya. Kami bangga, seorang santri yang mulai belajar di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya, dengan berbagai keterbatasan dan kesederhanaannya, akhirnya bisa lulus meraih gelar doktor dari universitas yang prestisius di Unpad Bandung ini," ucap Muhaimin.

"Semoga ilmunya bermanfaat, penuh berkah, bisa memberi kontrobusi bagi kemajuan bangsa yang akan datang," imbuh Muhaimin.

Sidang Promosi Doktor Cucun ini dipimpin Ketua Prof Rina Indiastuti, Ketua Promotor Yogi Suprayogi Sugandi, Tim Oponen Ahli yang salah satunya terdiri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Representasi Guru Besar Prof Nandang Alamsah. 

Sementara Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, disertasi yang dipertahankannya di depan sidang menggambarkan bagaimana Indonesia telah dihadapkan dalam kondisi extraordinary dan unpredictable dengan pandemi Covid-19 mulai tahun 2020.

Menurut Cucun, statistik dalam keuangan negara itu pasti akan berulang. Dulu Indonesia pernah mengalami krisis keuangan tahun 1980-an dan krisis moneter tahun 1997, yang berujung pada krisis politik, bahkan tumbangnya rezim Orde Baru. Kemudian krisis tahun 2008 di mana terjadi kenaikan dollar naik karena kasus kebangkrutan Lehman Brothers. 

"Kasus-kasus seperti ini penting untuk dikaji dan diteliti, bagaimana para pengambil kebijakan agar bisa tepat dan cepat dalam mengambil keputusan," tandas Anggota Komisi III DPR RI ini.

Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang paling tepat dan cepat dalam mengambil keputusan saat menghadapi krisis tahun 1980-an, tahun 1997, tahun 2008 dan di tahun 2020.

"Perlu kita acungkan jempol buat negara kita ini, kalau kita bandingkan dengan negara lain, kita paling tepat cepat mengambil keputusan walaupun sedikit terjadi perdebatan yang dipicu keluarnya Perppu," kata Cucun.

Hal inilah yang diteliti olehnya, bagaimana kebijakan diskresi ini akan mengganggu terhadap satu kondisi politik yang tidak bagus.

"Nah, ini bagaimana menata di DPR juga sebagai pengambil kebijakan. Karena keputusan di negara kita kan bukan hanya eksekutif, harus dibahas dengan DPR. Ini penting diteliti dan dikaji, sehingga bisa menjadi masukkan untuk lembaga pengambil kebijakan di DPR untuk merevisi Undang-undang tentang Keuangan Negara," tandas Cucun Ahmad Syamsurijal. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement