Ratusan Petani Kalibakar Malang Tolak Bank Tanah dan HPL

TIMESINDONESIA, MALANG – Serikat Petani Kalibakar (Sikab) menggelar acara halal bi halal yang dihadiri oleh lebih dari 600 petani dari enam desa di Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Minggu, 28 April 2024. Keenam desa itu adalah Desa Bumirejo, Baturetno, Simojayan, Tlogosari, Tirtoyudo, dan Kepatihan.

Acara yang berlangsung di Desa Bumirejo. Momen halal bihalal ini  untuk mempererat tali silaturahmi di bulan Syawal, juga menjadi forum penting untuk membahas dan menyatakan sikap terkait isu hak atas tanah di desa mereka.

Dalam momen ini para petani dari enam desa itu membuat pernyataan keras terhadap rencana Pemkab Malang yang ingin menerapkan Bank Tanah dan skema Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Para petani ini menegaskan kembali keinginan mereka untuk melihat penyelesaian konflik agraria yang berlangsung lama melalui proses reforma agraria yang adil. Di mana tanah dibagi dan kepemilikannya disahkan kepada petani.

Pernyataan ini ditandai dengan penandatanganan spanduk besar yang menunjukkan penolakan mereka terhadap HPL. "Hari ini, kami, sebagai perwakilan dari petani di Bumirejo dan desa-desa lainnya, menyatakan secara resmi penolakan kami terhadap Hak Pengelolaan," kata Samuki, perwakilan petani mewakili petani Bumirejo.

Ketua Sikab Dwi "Didik" Putranda menambahkan, bahwa kepemilikan tanah yang jelas adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

"Ini yang menjadi tujuan kami sejak awal perjuangan," ujarnya.

Dalam dialog itu, para tokoh masyarakat mendiskusikan tentang kebijakan tanah. Ubed Anom dari Aliansi Petani Indonesia (API) mengatakan, dengan adanya Peraturan Presiden No. 62/2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria, ia melihat peluang untuk redistribusi tanah yang adil.

"Tapi ini semua membutuhkan kemauan politik dari pemerintah dan dukungan kuat dari organisasi rakyat," ucapnya.

Dalam halal bihalal ini beberapa tokoh penting seperti kepala desa dari desa-desa yang terlibat hadir. Tampak juga Prof. Dr. Wahyudi, M. Si, guru Besar Sosiologi di Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam kesempatan itu Prof. Wahyudi mengapresiasi kegiatan tersebut. "Ini adalah contoh nyata dari solidaritas dan keseriusan petani dalam memperjuangkan hak atas tanah. Perjuangan ini sudah berlangsung 27 tahun dan masih terus berlanjut," ujarnya.

Acara halal bi halal Sikab berakhir dengan harapan yang tinggi. Seluruh peserta berkomitmen untuk terus bersatu dan berjuang demi terwujudnya reforma agraria yang adil dan berkelanjutan.

Pertemuan ini bukan hanya momen penting bagi petani Kalibakar, tetapi juga simbol perlawanan terhadap skema pengelolaan tanah yang dianggap tidak menguntungkan petani. Kesatuan dan kekuatan organisasi petani akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dan negosiasi yang akan datang. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement