Sengketa 4 Pulau Aceh ke Sumut, JCC: Mendagri Jangan Repotkan Presiden Prabowo

TIMESINDONESIA, ACEH – Para Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran, lebih khusus, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), diminta untuk tidak merepotkan Presiden Prabowo Subianto, terutama soal kasus sengketa 4 pulau Aceh ke Sumatera Utara (Sumut).

Hal itu disampaikan Chairman Jhon Cane Center (JCC), Najib Salim Atamimi, Minggu (15/6/2025), di Jakarta. "Para Menteri harusnya fokus pada misi 8 Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo," tegasnya.

Advertisement

Najib juga mempertanyakan para Menteri Merah Putih Presiden Prabowo-Gibran soal bagaimana menerjemahkan program yang diusung oleh Presiden Prabowo.

8 Asta Cita jelasnya, adalah landasan program yang harusnya dikawal dan direalisasikan oleh masing-masing Menteri Merah Putih. "Saya melihat, saat ini banyak program yang belum terealisasi dengan baik dan tuntas," katanya. 

Lebih tragisnya, kenapa Mendagri malah sibuk ngurus soal pulau di Aceh untuk gabung dengan Sumut. Mendagri malah mengurusi hal yang menuai konflik baru.

"Dan akhirnya, saat ini malah akan diambil alih Presiden Prabowo untuk menyelesaikannya. Kan malah merepotkan Presiden Prabowo. Hal ini akan menimbulkan konflik baru," katanya.

Diketahui, Kemendagri telah menetapkan empat pulau di Aceh itu, berada dalam wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut.

Empat pulau yang menjadi sengketa itu adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek (Mangkir Kecil), dan Pulau Mangkir Gadang (Mangkir Besar).

"Saya tak habis pikir, apa yang ada dalam pikiran Mendagri itu. Padahal ada banyak program yang sudah diusung Presiden Prabowo yang harus direalisasikan," katanya. 

Para Menteri itu, jangan menjalankan kebijakan atau program sesuai dengan pikirannya sendiri. Landasana program yang harus dijalankan adalah 8 Asta Cita itu. Bukan hal lain. Itu tugas menteri," tegas Najib.

Harusnya kata Najib, para Menteri itu, harus berhasil menjalankan 8 misi Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Misalnya, dalam Asta Cita ke 7 dan ke 8. Yakni: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Asta Cita ke 8 adalah Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

"Kemendagri bukan malah memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya. Bukan malah meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil makmut. Tapi malah memunculkan konflik baru. Ini sangat bahaya sekali," jelasnya.

Presiden Prabowo diharapkan untuk mengingatkan bahkan mengevaluasi menterinya, yang langkahnya tidak sesuai dengan Asta Cita.

Terakhir, Najib menyampaikan, dalam pidato Presiden Prabowo di setiap kesempatan, sangat mudah dipahami dan diterjemahkan oleh rakyat kecil. Lugas dan tegas. Terutama soal pemberantasan korupsi dan kesejahteraan bagi rakyat. 

"Para Menterinya jangan malah kesulitan menafsiri apa yang diharapkan dan diinginkan Presiden Prabowo. Kan aneh kalau terjadi demikian. Saya berharap, jika masih ada Menteri yang malah merepotkan Presiden Prabowo, harus dievaluasi," tegas Najib. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.