BGN Instruksikan SPPG Sinergi dengan UMKM dan Peternak, Dorong Ekonomi Lokal Magetan

Magetan – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemerintah Kabupaten Magetan memperkuat sinergi dengan pelaku usaha lokal melalui pemantauan pasar dan dialog bersama peternak, pedagang, serta pelaku UMKM. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memperkuat rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Kegiatan yang digelar Direktorat Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN tersebut dihadiri Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang dan Bupati Magetan, Nanik Endang Rusminiarti. Keduanya mengunjungi pasar serta berdialog dengan ratusan pelaku usaha di kawasan wisata Refugia Magetan.

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas aksi para peternak ayam petelur yang membagikan telur gratis di kawasan Simpang Empat Alun-Alun Magetan pada awal Mei lalu. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk aspirasi atas melimpahnya stok telur dan lemahnya serapan pasar yang berdampak pada turunnya harga di tingkat peternak.

Dalam kesempatan itu, Nanik Sudaryati Deyang menegaskan seluruh mitra dapur Program Makan Bergizi Gratis atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus mengutamakan pembelian telur langsung dari peternak maupun koperasi setempat.

"Apabila nanti ditemukan ada mitra yang tidak membeli telur dari peternak atau koperasi, maka akan kami suspend," tegas Nanik melalui rilisnya kepada TIMES Indonesia, Selasa (2/6/2026).

Nanik menambahkan, pemerintah saat ini tengah membangun pola kerja yang lebih kolaboratif antara SPPG dan pelaku ekonomi lokal. Melalui skema tersebut, kebutuhan bahan pangan program MBG diharapkan dapat menyerap hasil produksi masyarakat sekitar sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.

Sebagai upaya membantu peternak saat harga telur mengalami penurunan, BGN juga mengimbau SPPG untuk meningkatkan penggunaan telur dalam menu MBG.

"Yang awalnya hanya satu sampai dua kali dalam satu siklus menu, bisa ditingkatkan menjadi tiga hingga empat kali sampai harga telur kembali stabil di tingkat peternak," jelasnya.

BGN juga mendorong seluruh dapur MBG agar memprioritaskan pembelian bahan baku dari pelaku usaha terdekat. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Model sinergi ekonomi kerakyatan tersebut sebelumnya telah diterapkan di sejumlah daerah, seperti Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat.

Nanik melanjutkan, upaya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah itu mendapat respons positif karena mampu memperkuat pasar lokal dan menjaga stabilitas harga pangan. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Magetan menyambut baik langkah ini karena dinilai relevan dengan kondisi Magetan yang kerap menghadapi surplus produksi sejumlah komoditas pertanian dan peternakan, sementara daya serap pasar belum optimal.

Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai perlu terus bergandengan tangan untuk mendukung usaha rakyat, menjaga iklim usaha yang sehat, serta meningkatkan daya saing sektor pertanian dan peternakan.

Libatkan Pemasok Lokal dalam Ekosistem MBG

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional, Tengku Syahdana, menegaskan bahwa setiap SPPG harus mampu memberdayakan masyarakat di sekitarnya dengan melibatkan sedikitnya 15 pemasok lokal dalam rantai pasok pangan.

"Program MBG harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Warga tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus menjadi bagian dari ekosistem yang tumbuh dan berkembang bersama program ini," kata Tengku.

Program MBG sendiri kini mulai menunjukkan dampak yang lebih luas, tidak hanya dalam pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi daerah. Selain menyerap tenaga kerja dan relawan, program ini turut membuka peluang usaha bagi UMKM, koperasi, petani, dan peternak lokal.

Perlu diketahui, data Badan Gizi Nasional per 30 Mei 2026 mencatat jumlah relawan yang bertugas di SPPG telah mencapai 1,3 juta orang. Sementara jumlah penerima manfaat mencapai 62,78 juta jiwa dengan total pemasok sebanyak 146.817 unit usaha.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 61.834 pemasok berasal dari UMKM dan 13.514 lainnya merupakan koperasi. Anggaran yang digelontorkan melalui program MBG sebagian besar terserap oleh usaha-usaha masyarakat yang memasok kebutuhan dapur produksi MBG.

Program tersebut melayani kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik mulai dari jenjang pendidikan usia dini hingga sekolah menengah atas. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.